Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM).  Pernah bekerja di industri pertambangan.

Mari Berdampingan dan Saling Merangkul

Kompas.com - 08/01/2019, 16:34 WIB
Sebuah mural yang berisi dan membawa pesan damai menghiasi tembok di Lamper Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (7/2/2017). Mural tersebut membawa pesan damai di tengah keberagaman masyarakat yang saat ini rentan dengan isu SARA dari media sosial. KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASASebuah mural yang berisi dan membawa pesan damai menghiasi tembok di Lamper Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (7/2/2017). Mural tersebut membawa pesan damai di tengah keberagaman masyarakat yang saat ini rentan dengan isu SARA dari media sosial.

PADA tataran tertentu, dunia ini nyatanya memang tak seindah kesimpulan Khisore Mahbubani.

Sekalipun banyak data dan argumentasi menarik, buku The Great Divergence-Asia, The West and The Logic of One World, besutan Mahbubani tahun 2013 itu masih perlu banyak realitas pelengkap untuk diakui.

Sekarang, tulis Mahbubani, sedang berlangsung proses konvergensi antar-berbagai bangsa dan negara, sebagai titik balik dari ketimpangan dan proses divergen yang tercabik-cabik oleh perang dunia.

Akselerasi di bidang pendidikan dan penyebaran teknologi modern, tulisnya lagi, telah memungkinkan berbagai bangsa saling mendekat, berbagi, dan kerja sama untuk menata dunia baru yang diimaginasikan sebagai milik bersama dan selayaknya dijaga bersama.

Uyghur dan Rohingya adalah fakta terbaru betapa indahnya mimpi Mahbubani. Ditolak oleh mayoritas, bahkan oleh otoritas setempat.

ISIS pun tak berbeda. Penolakan demi penolakan atas hegemoni dan soft invasion oleh penguasa dunia berlangsung di banyak tempat dan melahirkan kekerasan yang tak kalah menyedihkan sebagai realitas resistensinya.

Di sini, di negeri kita ini, pun tak berbeda. Komunisme yang renyah di kelas ilmu sosiologi, dinamis di kelas ilmu politik, dialektis di kelas ilmu sejarah, dan manis di kelas ilmu ekonomi, menjadi peluru-peluru yang dibenturkan ke berbagai sisi di tataran realitas.

Pemikiran yang satu ini memang punya masa lalu yang kurang menggembirakan di negeri ini, terutama di panggung politik.

Namun demikian, ini tentu sangat bisa dipahami karena toh risiko dari panggung politik adalah tidak ada pihak yang salah, semuanya benar.

Ujungnya adalah gontok-gontokan. Puncaknya, semuanya diisyaratkan untuk berdamai secara politik setelah konstelasi baru kekuasaan terbentuk, lalu didiamkan sebagai cadangan untuk momen-momen selanjutnya, tentunya jika dibutuhkan.

Padahal sebenarnya kekisruhan bukanlah perkara metodologis, bukan perkara fallacy thought, atau perkara kurang empiris, tapi perkara kepentingan, kekuatan, dan eksistensi kepentingan satu pihak di mata pihak yang lain.

Saya sangat menyadari betapa bodohnya saya, sehingga tak berani berkata apa-apa soal ini. Memang sebodoh itulah, mau dibilang apa. Toh tidak juga terlihat celah convergen itu, entah di mana letaknya.

Saban hari kita menyaksikan kian melebarnya pembelahan kepentingan yang menyamar ke dalam perdebatan-perdebatan "sok ideologis".

Tuduhan berbalas gugatan, fitnah berbalas pelaporan, cacian berbalas makian, saling lempar kesalahan dan saling dominasi kebenaran, dan banyak lagi, itulah realitas faktual yang kita saksikan.

Tapi setidaknya ada dua poin dari tulisan Mahbubani yang menarik perhatian saya, yakni akselerasi pendidikan dan perkembangan teknologi yang dianggap bisa mempercepat terjadinya convergensi.

Saya berharap ini adalah harapan, harapan di mana keduanya bisa diintervensi secara hati-hati oleh otoritas, agar bisa mengurangi perseteruan-perseteruan yang tak perlu, saat terbuka sebuah celah konvergensi.

Dengan begitu, tidak perlu ada kata "versus" di antara para pihak yang berbeda semisal ojek online versus ojek konvensional, petahana versus oposisi, tradisional versus modern, modern versus post modern, hitam versus putih, putih versus kuning, merah versus hijau, misalnya, dan lain-lain.

Mengapa harus hati-hati mengintervensi kedua bidang tadi (pendidikan dan teknologi)?

Karena, kedua bidang tersebut ibarat telur, digenggam terlalu kuat akan pecah, tidak jadi menetas, tidak jadi ayam. Tetapi digenggam terlalu longgar malah akan jatuh, pecah juga ujungnya, atau setidaknya lepas dari cengkraman.

Mengapa demikian? Karena pendidikan bukan proses indokrinasi politik, tapi memanusiakan manusia alias bukan memparpolkan manusia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.