Kompas.com - 08/01/2019, 15:41 WIB
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO) memberikan arahan dalam acara Konsolidasi dan Gerakan S-5 Partai Hanura Menuju Kemenangan Gemilang Pemilu 2019 yang di gelar di gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (4/5/2017). KOMPAS/ALIF ICHWANKetua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO) memberikan arahan dalam acara Konsolidasi dan Gerakan S-5 Partai Hanura Menuju Kemenangan Gemilang Pemilu 2019 yang di gelar di gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib pencalonan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ada di tangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Rabu (9/1/2019), Bawaslu akan mengeluarkan putusan terkait penyelidikan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas kasus pencalonan OSO.

Jika Bawaslu menyatakan KPU melakukan pelanggaran, ada kemungkinan OSO diloloskan sebagai calon anggota DPD.

Baca juga: OSO Disebut Akan Hadirkan 5 Saksi dalam Sidang di Bawaslu

Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, penanganan kasus dugaan pelanggaran administrasi ini merupakan pertaruhan Bawaslu.

Atas keputusannya, Bawaslu bisa mengubah status OSO dari tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS) atau bisa juga mengakhiri kesempatan OSO maju sebagai calon anggota DPD.

"Kami melihat ini adalah pertaruhan Bawaslu dalam perkara ini," kata Donal dalam diskusi yang digelar Koalisi Masyarakat Selamatkan Pemilu di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018). KOMPAS.com/Devina Halim Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).

Baca juga: KPU Tolak Dalil OSO yang Sebut Ada Pelanggaran Administrasi dalam Proses DCT DPD

Koalisi Masyarakat Selamatkan pemilu terdiri dari sejumlah institusi yaitu, ICW, Kode Inisiatif, Kopel, Netgrit, Perludem, PUSaKO UNAND, PSHK, Rumah Kebangsaan, dan Save DPD Save Democracy.

Menegaskan pernyataan Donal, Peneliti Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan, penanganan kasus pencalonan OSO ini menguji integritas Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Keputusan atas kasus OSO juga bisa membuktikan sejauh mana penyelenggaraan pemilu bersandar pada prinsip-prinsip konstitusional yang dipahami bersama.

Baca juga: Kaleidoskop 2018: Jalan Panjang Polemik Pencalonan OSO sebagai Anggota DPD

Sebab, seperti diketahui, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD. Putusan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Desakan DPR agar Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan

Desakan DPR agar Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan Tanpa Persetujuan BPOM

Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan Tanpa Persetujuan BPOM

Nasional
Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan terhadap Justice Collaborator

KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan terhadap Justice Collaborator

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Pamer UU Cipta Kerja untuk Dukung Investasi

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Pamer UU Cipta Kerja untuk Dukung Investasi

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Nasional
Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Nasional
Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Nasional
Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

Nasional
34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

Nasional
Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Nasional
Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Nasional
Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X