Nasib Pencalonan OSO sebagai Anggota DPD Ada di Tangan Bawaslu

Kompas.com - 08/01/2019, 15:41 WIB
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO) memberikan arahan dalam acara Konsolidasi dan Gerakan S-5 Partai Hanura Menuju Kemenangan Gemilang Pemilu 2019 yang di gelar di gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (4/5/2017). KOMPAS/ALIF ICHWANKetua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO) memberikan arahan dalam acara Konsolidasi dan Gerakan S-5 Partai Hanura Menuju Kemenangan Gemilang Pemilu 2019 yang di gelar di gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib pencalonan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang ( OSO), sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) ada di tangan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu).

Rabu (9/1/2019), Bawaslu akan mengeluarkan putusan terkait penyelidikan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas kasus pencalonan OSO.

Jika Bawaslu menyatakan KPU melakukan pelanggaran, ada kemungkinan OSO diloloskan sebagai calon anggota DPD.

Baca juga: OSO Disebut Akan Hadirkan 5 Saksi dalam Sidang di Bawaslu

Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, penanganan kasus dugaan pelanggaran administrasi ini merupakan pertaruhan Bawaslu.

Atas keputusannya, Bawaslu bisa mengubah status OSO dari tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS) atau bisa juga mengakhiri kesempatan OSO maju sebagai calon anggota DPD.

"Kami melihat ini adalah pertaruhan Bawaslu dalam perkara ini," kata Donal dalam diskusi yang digelar Koalisi Masyarakat Selamatkan Pemilu di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018). KOMPAS.com/Devina Halim Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).

Baca juga: KPU Tolak Dalil OSO yang Sebut Ada Pelanggaran Administrasi dalam Proses DCT DPD

Koalisi Masyarakat Selamatkan pemilu terdiri dari sejumlah institusi yaitu, ICW, Kode Inisiatif, Kopel, Netgrit, Perludem, PUSaKO UNAND, PSHK, Rumah Kebangsaan, dan Save DPD Save Democracy.

Menegaskan pernyataan Donal, Peneliti Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan, penanganan kasus pencalonan OSO ini menguji integritas Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Keputusan atas kasus OSO juga bisa membuktikan sejauh mana penyelenggaraan pemilu bersandar pada prinsip-prinsip konstitusional yang dipahami bersama.

Baca juga: Kaleidoskop 2018: Jalan Panjang Polemik Pencalonan OSO sebagai Anggota DPD

Sebab, seperti diketahui, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD. Putusan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BP2MI Ancam Pecat Pegawainya jika Khianati Pancasila

Kepala BP2MI Ancam Pecat Pegawainya jika Khianati Pancasila

Nasional
Sidang Tahunan MPR Digelar Hari Ini, Presiden Jokowi Akan Sampaikan Pidato Kenegaraan

Sidang Tahunan MPR Digelar Hari Ini, Presiden Jokowi Akan Sampaikan Pidato Kenegaraan

Nasional
Kasus Positif Terus Bertambah, Kemenkes Tak Khawatirkan Daya Tampung RS Rujukan

Kasus Positif Terus Bertambah, Kemenkes Tak Khawatirkan Daya Tampung RS Rujukan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Mendagri 'Sentil' Wali Kota Depok

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Mendagri 'Sentil' Wali Kota Depok

Nasional
Satgas Penanganan Covid-19: Jumlah Zona Merah dan Hijau Menurun

Satgas Penanganan Covid-19: Jumlah Zona Merah dan Hijau Menurun

Nasional
Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Nasional
Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Nasional
Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X