Pengadilan Ad Hoc dan Penculikan Aktivis, Isu HAM yang Harus Dijawab Capres dalam Debat

Kompas.com - 08/01/2019, 11:25 WIB
Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil Politik Kontras Putri Kanesia ketika audiensi dengan Ombudsman RI di Jakarta, Selasa (20/9/2016). Dimas Jarot BayuKepala Divisi Pembelaan Hak Sipil Politik Kontras Putri Kanesia ketika audiensi dengan Ombudsman RI di Jakarta, Selasa (20/9/2016).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu Hak Asasi Manusia ( HAM) masuk dalam tema yang akan dibahas dalam debat Pemilihan Presiden 2019.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memetakan beberapa masalah menonjol terkait HAM yang perlu dijelaskan kedua kandidat pasangan calon.

Untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, persoalan yang harus dibahas adalah janji yang belum terlaksana yaitu pengadilan HAM ad hoc.

"Kalau kita lihat dari awal Jokowi dan Jusuf Kalla menjadi presiden dan wapres salah satu tema dalam nawacita adalaha penegakan HAM. Termasuk pembentukan pengadilan ad hoc pelanggaran HAM masa lalu," ujar Kepala Bidang Advokasi Kontras, Putri Kanesia, ketika dihubungi, Selasa (8/1/2019).


"Jelang lima tahun, belum ada satupun pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk," tambah dia.

Dalam konteks penegakan HAM, Kontras menyimpulkan tidak ada sama sekali upaya dari pemerintahan Jokowi. Alih-alih membuat pengadilan ad hoc, Putri menyayangkan pemerintah malah mewacanakan Dewan Kerukunan Nasional.

Baca juga: Kedua Paslon Diminta Tidak Jadikan Isu HAM Gimmick Politik Semata

Sementara untuk pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, KontraS menyoroti dugaan pelanggaran HAM oleh Prabowo. Putri mengatakan, Komnas HAM telah menyatakan ada keterlibatan Prabowo atas kasus penculikan aktivis.

"Tetapi tidak pernah ada pengadilan HAM untuk Prabowo," kata Putri.

Banyak pembelaan yang menyebut Prabowo sudah menjalani hukumannya dengan dipecat dari jabatan militernya. Padahal hukuman itu saja tidak cukup.

Putri mengatakan, seharusnya Prabowo diadili karena ini merupakan kasus pelanggaran HAM berat.

"Saya khawatir dengan jejak rekam yang bersangkutan tak pernah diadili ini. Bagaimana paslon nomor 02 punya agenda berkaitan dengan HAM?" kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X