Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Pertanyakan Sikap Kubu Prabowo soal Batalnya Sosialisasi Visi Misi

Kompas.com - 08/01/2019, 07:10 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, bingung dengan sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal pembatalan pemaparan visi dan misi.

Pasalnya, BPN Prabowo-Sandiaga juga telah menyepakati hal itu ketika rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jadi seharusnya tidak dipersoalkan karena itu kesepakatan bersama. Ini kan seperti punya niat yang tidak baik, menyepakati di dalam forum rapat untuk menentukan metode dan mekanisme debat, tetapi di luar berbeda (sikap)," ujar Ace di Kompleks Parlemen, Senin (7/1/2019).

Baca juga: Tim Prabowo-Sandiaga Sebenarnya Tak Sepakat Penyampaian Visi Misi Tak Difasilitasi KPU

Menurut Ace, dalam hal ini KPU tidak membuat keputusan sendiri, melainkan atas kesepakatan dua timses pasangan calon.

Ace menduga anggota BPN Prabowo-Sandiaga yang mengikuti rapat di KPU belum menyosialisasikan hasilnya kepada anggota lain. Akibatnya, terjadi perbedaan sikap seperti ini.

"Itu menunjukkan bahwa memang antara tim sukses mereka itu tidak sinkron, tidak ada koordinasi, tidak memiliki sinergitas. Apa yang diputuskan oleh KPU tentang mekanisme debat itu sudah disepakati bersama," ujar Ace.

Ace mengatakan, pembatalan pemaparan visi misi juga ada alasannya. Sebab, pemaparan visi misi hanya bersifat satu arah. Artinya, tidak ada pertanyaan dari panelis atau perdebatan terkait isi visi misi tersebut.

Menurut TKN Jokowi-Ma'ruf, tidak masalah jika pemaparan itu kemudian dibatalkan. Hal yang lebih penting justru mengelaborasi visi misi itu dalam debat. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat lebih dalam program-program dua pasangan calon ini.

"Jadi dua pasangan ini, ditanya visi misi sesuai dengan tema yang diangkat di dalam setiap debat," kata dia.

Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga banyak mengkritisi KPU terkait keputusan pembatalan pemaparan visi misi. Salah satunya adalah anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon.

Menurut Fadli, seharusnya KPU memfasilitasi sosialisasi visi misi yang dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Komisioner KPU Diadukan ke DKPP Gara-gara Tak Gelar Sosialisasi Visi-Misi Capres

Ia juga berpendapat visi misi seharusnya disosialisasikan langsung oleh pasangan calon dan bukan tim sukses atau tim kampanye.

Selain itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik juga telah melaporkan Komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lantaran tidak memfasilitasi sosialisasi visi misi calon presiden dan calon wakil presiden.

Taufik mengaku melaporkan KPU dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota Badan Pemenangan Daerah (BPD) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Iya kami laporkan. Saya kira KPU itu seharusnya memfasilitasi itu. Ya jelas dong KPU itu harus memfasilitasi penyampaian visi misi. Visi misi itu adalah hal yang harus disampaikan dalam kampanye," ujar Taufik.

Kompas TV Salah satu kegiatan cawapres nomor urut 2, Sandiaga Uno, di akhir pekan ini adalah berolahraga lari bersama komunitas Indonesia Berlari.<br /> <br /> Terkait pemaparan visi misi masing-masing kandidat yang dibatalkan KPU, Sandiaga menyebut paslon nomor urut nol 2 akan tetap menyelenggarakan pemaparan meski tak difasilitasi KPU.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com