Timses Jokowi Pertanyakan Sikap Kubu Prabowo soal Batalnya Sosialisasi Visi Misi

Kompas.com - 08/01/2019, 07:10 WIB
Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimAce Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2018)
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, bingung dengan sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal pembatalan pemaparan visi dan misi.

Pasalnya, BPN Prabowo-Sandiaga juga telah menyepakati hal itu ketika rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jadi seharusnya tidak dipersoalkan karena itu kesepakatan bersama. Ini kan seperti punya niat yang tidak baik, menyepakati di dalam forum rapat untuk menentukan metode dan mekanisme debat, tetapi di luar berbeda (sikap)," ujar Ace di Kompleks Parlemen, Senin (7/1/2019).

Baca juga: Tim Prabowo-Sandiaga Sebenarnya Tak Sepakat Penyampaian Visi Misi Tak Difasilitasi KPU

Menurut Ace, dalam hal ini KPU tidak membuat keputusan sendiri, melainkan atas kesepakatan dua timses pasangan calon.

Ace menduga anggota BPN Prabowo-Sandiaga yang mengikuti rapat di KPU belum menyosialisasikan hasilnya kepada anggota lain. Akibatnya, terjadi perbedaan sikap seperti ini.

"Itu menunjukkan bahwa memang antara tim sukses mereka itu tidak sinkron, tidak ada koordinasi, tidak memiliki sinergitas. Apa yang diputuskan oleh KPU tentang mekanisme debat itu sudah disepakati bersama," ujar Ace.

Ace mengatakan, pembatalan pemaparan visi misi juga ada alasannya. Sebab, pemaparan visi misi hanya bersifat satu arah. Artinya, tidak ada pertanyaan dari panelis atau perdebatan terkait isi visi misi tersebut.

Menurut TKN Jokowi-Ma'ruf, tidak masalah jika pemaparan itu kemudian dibatalkan. Hal yang lebih penting justru mengelaborasi visi misi itu dalam debat. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat lebih dalam program-program dua pasangan calon ini.

"Jadi dua pasangan ini, ditanya visi misi sesuai dengan tema yang diangkat di dalam setiap debat," kata dia.

Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga banyak mengkritisi KPU terkait keputusan pembatalan pemaparan visi misi. Salah satunya adalah anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Nyapres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Nyapres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

Nasional
Pandemi Covid-19 Masih Terkendali Jadi Alasan DPR dan Pemerintah Tetap Gelar Pilkada

Pandemi Covid-19 Masih Terkendali Jadi Alasan DPR dan Pemerintah Tetap Gelar Pilkada

Nasional
Kasus Covid-19 Sentuh Rekor Tertinggi, Masyarakat Diingatkan Disiplin 3M

Kasus Covid-19 Sentuh Rekor Tertinggi, Masyarakat Diingatkan Disiplin 3M

Nasional
Pasien OTG Diminta Tak Gunakan Transportasi Umum jika Ingin Isolasi di Wisma Atlet

Pasien OTG Diminta Tak Gunakan Transportasi Umum jika Ingin Isolasi di Wisma Atlet

Nasional
Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Nasional
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X