Timses Jokowi Pertanyakan Sikap Kubu Prabowo soal Batalnya Sosialisasi Visi Misi

Kompas.com - 08/01/2019, 07:10 WIB
Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2018)Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, bingung dengan sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal pembatalan pemaparan visi dan misi.

Pasalnya, BPN Prabowo-Sandiaga juga telah menyepakati hal itu ketika rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jadi seharusnya tidak dipersoalkan karena itu kesepakatan bersama. Ini kan seperti punya niat yang tidak baik, menyepakati di dalam forum rapat untuk menentukan metode dan mekanisme debat, tetapi di luar berbeda (sikap)," ujar Ace di Kompleks Parlemen, Senin (7/1/2019).

Baca juga: Tim Prabowo-Sandiaga Sebenarnya Tak Sepakat Penyampaian Visi Misi Tak Difasilitasi KPU

Menurut Ace, dalam hal ini KPU tidak membuat keputusan sendiri, melainkan atas kesepakatan dua timses pasangan calon.

Ace menduga anggota BPN Prabowo-Sandiaga yang mengikuti rapat di KPU belum menyosialisasikan hasilnya kepada anggota lain. Akibatnya, terjadi perbedaan sikap seperti ini.

"Itu menunjukkan bahwa memang antara tim sukses mereka itu tidak sinkron, tidak ada koordinasi, tidak memiliki sinergitas. Apa yang diputuskan oleh KPU tentang mekanisme debat itu sudah disepakati bersama," ujar Ace.

Ace mengatakan, pembatalan pemaparan visi misi juga ada alasannya. Sebab, pemaparan visi misi hanya bersifat satu arah. Artinya, tidak ada pertanyaan dari panelis atau perdebatan terkait isi visi misi tersebut.

Menurut TKN Jokowi-Ma'ruf, tidak masalah jika pemaparan itu kemudian dibatalkan. Hal yang lebih penting justru mengelaborasi visi misi itu dalam debat. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat lebih dalam program-program dua pasangan calon ini.

"Jadi dua pasangan ini, ditanya visi misi sesuai dengan tema yang diangkat di dalam setiap debat," kata dia.

Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga banyak mengkritisi KPU terkait keputusan pembatalan pemaparan visi misi. Salah satunya adalah anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon.

Menurut Fadli, seharusnya KPU memfasilitasi sosialisasi visi misi yang dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Komisioner KPU Diadukan ke DKPP Gara-gara Tak Gelar Sosialisasi Visi-Misi Capres

Ia juga berpendapat visi misi seharusnya disosialisasikan langsung oleh pasangan calon dan bukan tim sukses atau tim kampanye.

Selain itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik juga telah melaporkan Komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lantaran tidak memfasilitasi sosialisasi visi misi calon presiden dan calon wakil presiden.

Taufik mengaku melaporkan KPU dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota Badan Pemenangan Daerah (BPD) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Iya kami laporkan. Saya kira KPU itu seharusnya memfasilitasi itu. Ya jelas dong KPU itu harus memfasilitasi penyampaian visi misi. Visi misi itu adalah hal yang harus disampaikan dalam kampanye," ujar Taufik.

Kompas TV Salah satu kegiatan cawapres nomor urut 2, Sandiaga Uno, di akhir pekan ini adalah berolahraga lari bersama komunitas Indonesia Berlari.<br /> <br /> Terkait pemaparan visi misi masing-masing kandidat yang dibatalkan KPU, Sandiaga menyebut paslon nomor urut nol 2 akan tetap menyelenggarakan pemaparan meski tak difasilitasi KPU.

 


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

[POPULER INTERNASIONAL] ISIS Tembak Mati SDF | Israel Serang Hamas

[POPULER INTERNASIONAL] ISIS Tembak Mati SDF | Israel Serang Hamas

Internasional
Peneliti LSI Denny JA: Dinamika Politik hingga 'Error' Jadi Penyebab Hasil Survei Berbeda-beda

Peneliti LSI Denny JA: Dinamika Politik hingga "Error" Jadi Penyebab Hasil Survei Berbeda-beda

Nasional
Risma: Kita Harus Datang ke TPS dan Tentukan Pilihan Kita

Risma: Kita Harus Datang ke TPS dan Tentukan Pilihan Kita

Regional
Peneliti Litbang Kompas: Hasil Survei Masih dalam Rentang 'Margin of Error' Lembaga Lain

Peneliti Litbang Kompas: Hasil Survei Masih dalam Rentang "Margin of Error" Lembaga Lain

Nasional
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pembacokan Sejumlah Warga Sawah Besar

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pembacokan Sejumlah Warga Sawah Besar

Megapolitan
Menkominfo: Sebagian Pegawai Desa Gunakan Internet untuk Main Game

Menkominfo: Sebagian Pegawai Desa Gunakan Internet untuk Main Game

Regional
Bawaslu: Pemantau Asing Bukan Hal yang Luar Biasa

Bawaslu: Pemantau Asing Bukan Hal yang Luar Biasa

Nasional
Ternyata, Ada Bungker yang Tembus ke Stasiun Tambun di Gedung Juang

Ternyata, Ada Bungker yang Tembus ke Stasiun Tambun di Gedung Juang

Megapolitan
Dari Bintaro hingga Cinere, Ini Rute Transjakarta yang Terintegrasi Stasiun MRT

Dari Bintaro hingga Cinere, Ini Rute Transjakarta yang Terintegrasi Stasiun MRT

Megapolitan
Biografi Tokoh Dunia: Mahmoud Abbas, Presiden Ke-2 Negara Palestina

Biografi Tokoh Dunia: Mahmoud Abbas, Presiden Ke-2 Negara Palestina

Internasional
Wagub NTT: Kalau Mau lihat Komodo yang Asli, Bayarnya Harus Mahal

Wagub NTT: Kalau Mau lihat Komodo yang Asli, Bayarnya Harus Mahal

Regional
Saat Jokowi Mendadak Beli Durian di Dumai

Saat Jokowi Mendadak Beli Durian di Dumai

Nasional
Satu Murid Calon Pendeta Lolos dari Pembunuhan di OKI, Polisi Tunggu Kondisinya Stabil

Satu Murid Calon Pendeta Lolos dari Pembunuhan di OKI, Polisi Tunggu Kondisinya Stabil

Regional
Pertama Kali, OPD dan Camat se-Surabaya Teken Pakta Integritas Secara Elektronik

Pertama Kali, OPD dan Camat se-Surabaya Teken Pakta Integritas Secara Elektronik

Regional
Wagub Sulut Ingatkan Kembali 7 Prioritas Pembangunan Sulut

Wagub Sulut Ingatkan Kembali 7 Prioritas Pembangunan Sulut

Regional

Close Ads X