BPN Prabowo-Sandiaga Akui Anggotanya Tak Paham soal Pembatalan Sosialisasi Visi-Misi Paslon

Kompas.com - 08/01/2019, 00:08 WIB
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso, saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019). KOMPAS.com/Devina HalimWakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso, saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso, meminta tim advokasi BPN DKI Jakarta menarik laporan mereka di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP).

Laporan yang dimaksud ditujukan kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menyoal pembatalan fasilitasi sosialisasi visi-misi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Komisioner KPU Diadukan ke DKPP Gara-gara Tak Gelar Sosialisasi Visi-Misi Capres

Menurut Priyo, tim advokasi BPN DKI tidak tahu duduk persoalan pembatalan fasilitasi sosialisasi paslon oleh KPU.

"Kami akan meminta untuk mengurungkan semua langkah-langkah serta tindakan-tindakan yang kontraproduktif hanya karena ketidaktahuan," kata Priyo di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Priyo mengatakan, tak ada koordinasi antara pihaknya dengan BPN DKI terkait pelaporan ini. Untuk itu, dirinya akan mengecek langkah BPN DKI yang melaporkan KPU.

Baca juga: Soal Pertanyaan Debat, KPU Merasa Dipukuli Banyak Orang

Ia berencana untuk memberikan penjelasan kepada yang bersangkutan mengenai pembatalan fasilitasi sosialisasi visi-misi.

"Tapi kalau intinya adalah mau menggugat atau mempertanyakan mengenai masalah (pembatalan fasilitasi sosialisasi visi-misi) ini, karena KPU dianggap tidak adil saya akan jelaskan pada mereka tentang masalah ini," ujar Priyo.

Ia menjelaskan, dibatalkannya fasilitasi sosialisi visi-misi oleh KPU merupakan kesepakatan antara KPU dengan tim kampanye pasangan calon. Langkah tersebut bukan semata-mata diambil KPU.

Baca juga: BPN Akan Gelar Forum Penyampaian Visi Misi untuk Prabowo-Sandiaga

Sebelumnya, KPU dilaporkan ke DKPP atas tuduhan pelanggaran kode etik. Tudingan tersebut berdasar pada sikap KPU yang batal memfasilitasi sosialisasi visi-misi capres-cawapres.

Pelapor adalah tim advokasi BPN DKI Jakarta. Mereka mengaku diperintah oleh Ketua DPD DKI Partai Gerindra M. Taufik untuk melaporkan KPU.

"Saya diperintahkan Pak Taufik untuk melaporkan komisioner KPU RI ke DKPP berkaitan dengan pembatalan agenda penyampaian visi-misi paslon yang pada Jumat kemarin berdasarkan keterangan pers ketua KPU mengatakan acara itu dibatalkan," kata tim advokasi BPN Yupen Hadi di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Tim advokasi BPN DKI mengatakan, pihaknya dirugikan KPU atas dibatalkannya fasilitasi sosialisasi visi-misi.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

Nasional
Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Nasional
Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X