ICJR Kecewa Pemerintah Cabut Layanan BPJS Kesehatan bagi Korban Tindak Pidana

Kompas.com - 07/01/2019, 23:51 WIB
Warga menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor BPJS Kesehatan di Pontianak, beberapa waktu lalu. TRIBUN PONTIANAK / GALIH NOFRIO NANDAWarga menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor BPJS Kesehatan di Pontianak, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal and Justice Reform ( ICJR) merasa kecewa dengan keputusan pemerintah yang mencabut layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan bagi korban tindak pidana.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam regulasi tersebut disebutkan layanan BPJS tidak berlaku bagi korban penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, dan perdagangan orang.

"Melihat permasalahan ini, maka langkah pemerintah yang mengatur bahwa layanan korban tindak pidana tidak dijamin BPJS patut disayangkan," kata Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju, melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (7/1/2019).

Baca juga: Jokowi Teken PP 43/2017, Anak Korban Tindak Pidana Bisa Ajukan Ganti Rugi

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan komitmen perlindungan dan bantuan bagi korban kejahatan.

Anggara menjelaskan, layanan kesehatan bagi korban tindak pidana belum sempurna. Oleh karenanya, masih banyak korban kejahatan yang bergantung pada BPJS Kesehatan.

"Kendati sudah diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban tentang jaminan layanan kesehatan medis, pada kenyataannya perlindungan saksi dan korban untuk pelayanan medis saat ini masih membutuhkan BPJS," terangnya.

Peneliti dari Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju dalam sebuah diskusi Dramaturgi Ahok di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5/2017). KOMPAS.com/Kristian Erdianto Peneliti dari Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju dalam sebuah diskusi Dramaturgi Ahok di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5/2017).

Baca juga: Ini Daftar RS yang Kontraknya Bakal Diperpanjang oleh BPJS Kesehatan

Berdasarkan data yang dimiliki ICJR, sebanyak 490 dari 1.069 orang yang dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggunakan layanan medis dari BPJS.

Selain itu, korban kekerasan fisik dan seksual kerap ditagih biaya visum. Ia mengatakan, tak semua daerah memberikan layanan visum gratis bagi korban kekerasan.

Kemudian, ia menambahkan tak adanya perwakilan LPSK di daerah-daerah membuat jaminan layanan kesehatan bagi korban semakin dipertanyakan.

Baca juga: BPJS Kesehatan Bantah Defisit Jadi Alasan Pemutusan Kontrak dengan Rumah Sakit

Oleh karena itu, ICJR mendorong adanya peraturan terkait pemenuhan hak bagi para korban yang dibuat secara mendetil.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Forum Pemred Desak Polisi Proses Pelaku Teror Terhadap Wartawan

Forum Pemred Desak Polisi Proses Pelaku Teror Terhadap Wartawan

Nasional
Hingga 29 Mei, Ada 49.212 ODP dan 12.499 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 29 Mei, Ada 49.212 ODP dan 12.499 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Walau New Normal, Masyarakat Harus Tetap Produktif

Wapres Ma'ruf Amin: Walau New Normal, Masyarakat Harus Tetap Produktif

Nasional
Pasien Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia Bertambah 24, Total Jadi 1.520 Orang

Pasien Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia Bertambah 24, Total Jadi 1.520 Orang

Nasional
KSAU Lantik Sembilan Pejabat Strategis TNI AU, Ini Nama-namanya

KSAU Lantik Sembilan Pejabat Strategis TNI AU, Ini Nama-namanya

Nasional
Bertambah 252, Kini 6.492 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 252, Kini 6.492 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
Hingga 29 Mei, Sudah 300.545 Spesimen yang Diperiksa untuk Covid-19

Hingga 29 Mei, Sudah 300.545 Spesimen yang Diperiksa untuk Covid-19

Nasional
Infrastruktur Jalan Terus, Pemerintah Resmikan 4 Ruas Tol Bulan Depan

Infrastruktur Jalan Terus, Pemerintah Resmikan 4 Ruas Tol Bulan Depan

Nasional
UPDATE 29 Mei: Tambah 678, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Mencapai 25.216

UPDATE 29 Mei: Tambah 678, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Mencapai 25.216

Nasional
KPK Luncurkan Aplikasi Jaga Bansos, Masyarakat Bisa Lapor Dugaan Penyimpangan

KPK Luncurkan Aplikasi Jaga Bansos, Masyarakat Bisa Lapor Dugaan Penyimpangan

Nasional
Pemerintah Gelontorkan Rp 6,4 Triliun untuk 5 Destinasi Wisata Superprioritas

Pemerintah Gelontorkan Rp 6,4 Triliun untuk 5 Destinasi Wisata Superprioritas

Nasional
Halalbihalal, Ma'ruf Amin: Mohon Maaf kalau Ada Perhatian yang Kurang

Halalbihalal, Ma'ruf Amin: Mohon Maaf kalau Ada Perhatian yang Kurang

Nasional
Pemerintah Rekomendasikan 89 Proyek Strategis Nasional Baru Senilai Rp 1.422 Triliun

Pemerintah Rekomendasikan 89 Proyek Strategis Nasional Baru Senilai Rp 1.422 Triliun

Nasional
KPU Laporkan Data Pemilih Bocor, Polisi Sebut Belum Memenuhi Syarat Formil

KPU Laporkan Data Pemilih Bocor, Polisi Sebut Belum Memenuhi Syarat Formil

Nasional
Tuntut Jokowi Mundur di Tengah Pandemi, Pecatan TNI AD Terancam Pasal Berlapis

Tuntut Jokowi Mundur di Tengah Pandemi, Pecatan TNI AD Terancam Pasal Berlapis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X