JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya melakukan sejumlah langkah untuk menyukseskan pemilu serentak 2019. Salah satunya, dengan melawan hoaks yang semakin banyak bertebaran di media sosial.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menggelar rapat kabinet paripurna yang dihadiri para menteri dan kepala lembaga, di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1/2019).
"Ya pertama tadi Kalau kita bicara agak rinci masalah hoaks, harus kita selesaikan dengan cara-cara hukum dan tindakan yang tegas. Karena hoaks itu jelas akan mengacaukan bagaimana opini publik," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, usai rapat kabinet.
Baca juga: KPU Minta Publik Ikut Lawan Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos
Jokowi meminta juga antisipasi terhadap penggunaan politik identitas.
"Karena politik identitas itu memecah belah persatuan kita sebagai bangsa. Politik identitas itu sebenarnya mengingkari kebhinekaan kita, Bhinneka Tunggal Ika," tambah Wiranto.
Wiranto menekankan, kampanye ini bukan mengadu suku, agama, atau mengadu status sosial, melainkan adu kompetensi dan adu kualitas calon pemimpin.
"Ini kualitasnya, kompetensinya, track record-nya, rekam jejaknya, itu disampaikan ke publik untuk publik menilai pantas nggak ini jadi pemimpin ke depan nanti," kata dia.
Baca juga: Cameo Project Lawan Hoaks dan Isu SARA lewat Kreativitas
Wiranto menekankan, saat ini pemerintah sudah memetakan hal-hal yang bisa mengganggu pemilu mempunyai indeks kerawanan pemilu.
Pemerintah bersama Bawaslu dan Polri sudah membuat analisa daerah-daerah yang mempunyai tingkat kerawanan pemilu paling tinggi.
Menurut Wiranto, mulai saat ini pemerintah secara bertahap mencoba menetralisir kerawanan itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.