Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Alhamdulilah, Perekonomian Nasional Kita Tumbuh Positif...

Kompas.com - 07/01/2019, 17:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bersyukur perekonomian Indonesia tumbuh positif dari tahun ke tahun.

"Saya telah mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, alhamdulilah perekonomian nasional kita tumbuh positif," ujar Jokowi dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Pertumbuhan ekonomi, misalnya. Sepanjang 2018, ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional telah mencapai 5,15. Adapun, inflasi tumbuh di bawah 3,5 persen.

Jokowi kemudian membeberkan sejumlah indikator ekonomi positif, salah satunya terjaganya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Baca juga: Tujuh Fakta atas Opini PKS soal Ekonomi Indonesia

"Realisasi APBN 2018 menunjukan kinerja yang sangat sehat dan kredibel. Defisit, berdasarkan dari laporan terakhir yang saya terima sebesar 1,76 persen dari PDB," ujar Jokowi.

"Kemudian keseimbangan primer ini juga sangat penting. Keseimbangan primer negatif Rp 1,8 triliun atau sudah mendekati 0. Ini patut kita garisbawahi, hasil ini jauh lebih baik dari APBN Rp 87,3 triliun," lanjut dia.

Selain itu, pendapatan sepanjang 2018 juga mencapai Rp 1.942 triliun, melampaui target APBN 2018.

Terakhir, belanja negara untuk mendukung target pembangunan nasional juga dinilai optimal, yakni mencapai 99,2 persen dari APBN 2018.

Baca juga: Erick Thohir: Ekonomi Indonesia Akan Terus Tumbuh

Meski trennya positif, Presiden Jokowi meminta menteri-menterinya tetap waspada dengan kondisi perekonomian global yang tidak menentu.

"Di 2019 ini, saya kira kita masih akan menghadapi tantangan yang tidak ringan, gejolak ekonomi di dunia, tekanan-tekanan eksternal. Oleh sebab itu, saya minta konsolidasi antara sektor riil, dunia usaha, industri, moneter dan fiskal terancang dengan baik," ujar Jokowi.

"Sehingga, langkah-langkah tegas dan konsisten dalam pengendalian impor dapat dilakukan, lalu ya memacu ekspor dan meningkatkan modal masuk lebih baik pada 2019 ini," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com