Kompas.com - 05/01/2019, 17:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima mengatakan, ditariknya nama mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) dari panelis debat Pilpres dikarenakan pihaknya tidak setuju.

TKN tak setuju nama BW masuk sebagai panelis, lantaran yang bersangkutan pernah menjadi tim sukses Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017.

Atas rekam jejak itu, muncul kritik dari kalangan pendukung Jokowi-Ma'ruf yang meminta supaya BW ditarik mundur dari panelis debat.

Baca juga: Dicoret dari Panelis Debat Pilpres, Ini Kata Bambang Widjojanto

"Pendukung kami mengirim keberatan. Sebab kan, syarat dari netralitas itu belum pernah menjadi partisan pilkada maupun parpol," kata Aria saat dikonfirmasi, Sabtu (5/1/2019).

"Karena ada keberatan dan setelah kami cek, betul, maka itu yang kami jadikan keberatan dari TKN kepada dia jadi panelis," sambungnya. 

Meski demikian, Aria mengakui awalnya TKN sepakat dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menetapkan BW jadi panelis. 

Sebab BW dinilai punya potensi, ilmu, dan pengalaman yang representatif untuk mengemban tugas itu.

Oleh karenanya, sejak awal BPN mengusulkan nama BW sebagai panelis TKN tak pernah keberatan.

TKN baru menyatakan tidak setuju dalam rapat persiapan debat Pilpres yang keempat.

"Secara terbuka dia sudah menyatakan jadi partisan dalam satu pihak, maka kami sampaikan keberatan itu. Kalau dia menjadi tim panelis, kami nilai aspek netralitasnya yang kami ragu," ujar Aria.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
NASIONAL
Anies Baswedan
Anies Baswedan
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

Nasional
Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

Nasional
Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

Nasional
Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung 'Legal Standing'

Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung "Legal Standing"

Nasional
BREAKING NEWS - Konferensi Pers Polri atas Kasus Penembakan Brigadir J

BREAKING NEWS - Konferensi Pers Polri atas Kasus Penembakan Brigadir J

Nasional
Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Nasional
Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Nasional
UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

Nasional
Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Nasional
Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Nasional
Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Nasional
Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Nasional
Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Nasional
Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.