Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapan PSI soal Demokrat Bakal Laporkan Piala Kebohongan untuk Andi Arief

Kompas.com - 05/01/2019, 09:38 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempersilakan jika Partai Demokrat ingin melaporkan pemberian Kebohongan Award dari PSI kepada Wasekjen Demokrat Andi Arief.

Piala ini diberikan pada Jumat (4/1/2019).

Bagi PSI, pemberian piala ini bukan sesuatu yang melanggar hukum. 

"Kami merasa tidak ada pelangggaran hukum sama sekali yang kami lakukan dengan pemberian Kebohongan Award tersebut," kata Juru Bicara PSI Dara Adinda Nasution saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (5/1/2019).

Dinda mengatakan, bagi PSI, twit Andi Arief yang mempertanyakan informasi mengenai tujuh kontainer surat suara tercoblos merupakan penyebaran informasi bohong.

Baca juga: Demokrat Buang Kebohongan Award dari PSI ke Tong Sampah

Ia mengklaim, pemberian piala ini bagian dari tanggung jawab politik PSI untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat.

"Lebih dari itu Kebohongan Award juga kami maksudkan untuk menjaga demokrasi dan insitusi demokrasi seperti KPU dari proses delegitimasi dan demoralisasi politisi berpikiran pendek," kata Dinda.

"Silakan menempuh prosedur hukum yang tersedia di negara kita. Kami sebagai partai anak muda selalu taat hukum dan siap mengikuti proses hukum yang tersedia," kata Caleg DPR RI Dapil Sumatera Utara III ini.

Rencana Demokrat laporkan PSI

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean sebelumnya mengatakan, pihaknya akan melaporkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni karena membuat award untuk Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief.

Ferdinand mengatakan, laporan akan langsung dibuat begitu Divisi Advokat dan Bantuan Hukum Partai Demokrat mendapat izin dari Andi Arief.

"Karena korbannya adalah Andi Arief, tentu kami membutuhkan persetujuan dari dia untuk melaporkan PSI. Kalau Andi Arief menyatakan silakan laporkan, kami akan jadi kuasa hukumnya," ujar Ferdinand ketika dihubungi, Jumat (4/1/2019).

Baca juga: Piala Kebohongan Ter-HQQ, Ter-Lebay, dan Ter-Halu untuk Prabowo, Sandiaga, dan Andi Arief...

Ferdinand mengatakan, pihaknya akan melaporkan Grace dan Raja karena mereka yang menandatangani piagam penghargaan tersebut.

Piagam dan piala dari PSI dikirimkan dengan ojek online ke Kantor DPP Partai Demokrat, Jumat sore.

Ferdinand menilai langkah PSI mengirimkan penghargaan tersebut merupakan fitnah dan pencemaran nama baik bagi Andi Arief dan Partai Demokrat.

Sebab, Andi Arief belum terbukti menyebarkan hoaks soal tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos. Proses hukum masih berjalan di kepolisian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com