Kontras Harap Panelis Berikan Pertanyaan Tajam ke Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 04/01/2019, 20:39 WIB
Koordinator Kontras Yati Andriani di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKoordinator Kontras Yati Andriani di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Kontras Yati Andriani berharap panelis memberi pertanyaan-pertanyaan tajam mengenai Hak Asas Manusia ( HAM) kepada masing-masing calon presiden dan wakil presiden dalam debat yang digelar 17 Januari 2019 mendatang.

Kepada capres nomor urut 01 Joko Widodo misalnya, contoh pertanyaannya bisa seperti tantangan keberanian memerintah Jaksa Agung untuk memeriksa sejumlah tokoh yang diduga berkaitan dengan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Misalnya apakah anda bersedia memerintahkan Jaksa Agung untuk memeriksa sejumlah nama yang diduga kuat terlibat kasus pelanggaran HAM berat masa lalu?" ujar Yati kepada Kompas.com, Jumat (4/1/2019).

Baca juga: 8 Rekomendasi Penegakan HAM Akan Diusulkan Jadi Materi Debat Pertama

Kepada capres penantang nomor urut 02 Prabowo Subianto misalnya, contoh pertanyaan yang tajam ialah, apakah Prabowo dapat menjami tidak akan melakukan penculikan apabila memenangkan Pilpres 2019.

"Apakah anda bisa menjamin tidak menculik dan menghilangkan orang lagi? Apakah anda bersedia juga mengungkap kebenaran orang- orang yang pernah ia culik dan di mana keberadaan mereka yang masih hilang?" lanjut Yati.

Selain itu, panelis debat juga diharapkan mampu menggali apa program Jokowi-Ma'ruf Amin serta Prabowo-Sandiaga Uno dalam rangka penegakkan HAM.

"Karena sebagus apapun pertanyaan jika kebijakan politik yang diambil tidak sejalan, maka semua mekanisme legal dan implementasi kebijakan yang positif tidak akan terjadi. Makanya, pertanyaan normatif tidak akan cukup, tapi harus didetailkan apa kebijakannya dalam hal HAM," ujar dia .

Baca juga: Djoko Santoso: Soal HAM, Pak Prabowo Waktu Jadi Cawapresnya Bu Megawati Lolos

Pertanyaan-pertanyaan tajam ini, menurut Yati, patut disampaikan. Sebab, pertanyaan normatif tak akan cukup untuk menelisik sejauh mana keseriusan kedua pasang capres cawapres dalam hal menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama rencananya dilakukan pada 17 Januari 2019. Pesertanya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Debat pertama akan disiarkan oleh empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV. Setelah debat pertama, debat kedua rencananya akan diselenggarakan 17 Februari 2019, debat ketiga 17 Maret 2019, dan keempat 30 Maret 2019.

Sementara debat terakhir belum ditentukan tanggalnya lantaran KPU dan tim kampanye masih akan mengecek jadwal masing-masing pasangan calon.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Nasional
Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Nasional
KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

Nasional
Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Nasional
Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Nasional
Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Nasional
Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Nasional
Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Nasional
Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Nasional
Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Nasional
Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Nasional
Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X