Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras Harap Panelis Berikan Pertanyaan Tajam ke Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 04/01/2019, 20:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Kontras Yati Andriani berharap panelis memberi pertanyaan-pertanyaan tajam mengenai Hak Asas Manusia (HAM) kepada masing-masing calon presiden dan wakil presiden dalam debat yang digelar 17 Januari 2019 mendatang.

Kepada capres nomor urut 01 Joko Widodo misalnya, contoh pertanyaannya bisa seperti tantangan keberanian memerintah Jaksa Agung untuk memeriksa sejumlah tokoh yang diduga berkaitan dengan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Misalnya apakah anda bersedia memerintahkan Jaksa Agung untuk memeriksa sejumlah nama yang diduga kuat terlibat kasus pelanggaran HAM berat masa lalu?" ujar Yati kepada Kompas.com, Jumat (4/1/2019).

Baca juga: 8 Rekomendasi Penegakan HAM Akan Diusulkan Jadi Materi Debat Pertama

Kepada capres penantang nomor urut 02 Prabowo Subianto misalnya, contoh pertanyaan yang tajam ialah, apakah Prabowo dapat menjami tidak akan melakukan penculikan apabila memenangkan Pilpres 2019.

"Apakah anda bisa menjamin tidak menculik dan menghilangkan orang lagi? Apakah anda bersedia juga mengungkap kebenaran orang- orang yang pernah ia culik dan di mana keberadaan mereka yang masih hilang?" lanjut Yati.

Selain itu, panelis debat juga diharapkan mampu menggali apa program Jokowi-Ma'ruf Amin serta Prabowo-Sandiaga Uno dalam rangka penegakkan HAM.

"Karena sebagus apapun pertanyaan jika kebijakan politik yang diambil tidak sejalan, maka semua mekanisme legal dan implementasi kebijakan yang positif tidak akan terjadi. Makanya, pertanyaan normatif tidak akan cukup, tapi harus didetailkan apa kebijakannya dalam hal HAM," ujar dia .

Baca juga: Djoko Santoso: Soal HAM, Pak Prabowo Waktu Jadi Cawapresnya Bu Megawati Lolos

Pertanyaan-pertanyaan tajam ini, menurut Yati, patut disampaikan. Sebab, pertanyaan normatif tak akan cukup untuk menelisik sejauh mana keseriusan kedua pasang capres cawapres dalam hal menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama rencananya dilakukan pada 17 Januari 2019. Pesertanya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Debat pertama akan disiarkan oleh empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV. Setelah debat pertama, debat kedua rencananya akan diselenggarakan 17 Februari 2019, debat ketiga 17 Maret 2019, dan keempat 30 Maret 2019.

Sementara debat terakhir belum ditentukan tanggalnya lantaran KPU dan tim kampanye masih akan mengecek jadwal masing-masing pasangan calon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com