Andi Arief Dapat Piala Kebohongan, Demokrat Bakal Laporkan Grace Natalie dan Raja Juli

Kompas.com - 04/01/2019, 19:09 WIB
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberi penghargaan kebohongan  kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jumat (4/1/2019). Selain itu, penghargaan kebohongan juga diberikan kepada Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief. KOMPAS.com/IhsanuddinPartai Solidaritas Indonesia (PSI) memberi penghargaan kebohongan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jumat (4/1/2019). Selain itu, penghargaan kebohongan juga diberikan kepada Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, pihaknya akan melaporkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Grace Natalie dan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni karena membuat award untuk Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief.

PSI sebelumnya memberikan penghargaan "Kebohongan Ter-halu" untuk Andi Arief atas kasus hoaks 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos.

Baca juga: Piala Kebohongan Ter-HQQ, Ter-Lebay, dan Ter-Halu untuk Prabowo, Sandiaga, dan Andi Arief...

Ferdinand mengatakan, laporan akan langsung dibuat begitu Divisi Advokat dan Bantuan Hukum Partai Demokrat mendapat izin dari Andi Arief.

"Karena korbannya adalah Andi Arief, tentu kami membutuhkan persetujuan dari dia untuk melaporkan PSI. Kalau Andi Arief menyatakan silakan laporkan, kami akan jadi kuasa hukumnya," ujar Ferdinand ketika dihubungi, Jumat (4/1/2019).

Ferdinand mengatakan, pihaknya akan melaporkan Grace dan Raja karena mereka yang menandatangani piagam penghargaan tersebut.

Baca juga: Pakar Hukum Sebut Tweet Andi Arief Tidak Penuhi Unsur Pidana

Piagam dan piala dari PSI dikirimkan dengan ojek online ke Kantor DPP Partai Demokrat, Jumat sore.

Setelah melihat kiriman itu, Ferdinand menyimpulkan apa yang dilakukan PSI adalah bentuk fitnah dan pencemaran nama baik. Terlebih lagi, award tersebut dibuat tanpa kriteria dan sistem penjurian yang jelas.

"PSI hanya menjadikan asumsinya sendiri kemudian menjustifikasi orang lain sebagai pembohong," kata dia.

Baca juga: Bantah Gerebek, Polisi Sebut Rumah Andi Arief di Lampung Sudah Dijual Sejak 2014

Dia menyayangkan sikap PSI yang menyerang pribadi kader Partai Demokrat.

Menurutnya, perbedaan pandangan dan perdebatan antara partai politik adalah hal biasa. Namun, menyerang secara personal adalah hal yang tidak tepat.

Ketua DPP bidang Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Ketua DPP bidang Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Berharap Usulan Tambah Anggaran Pilkada Tuntas Sebelum Pertengahan Juni

KPU Berharap Usulan Tambah Anggaran Pilkada Tuntas Sebelum Pertengahan Juni

Nasional
KPK Terima Titipan Penahanan 2 Tersangka Kasus Danareksa dari Kejagung

KPK Terima Titipan Penahanan 2 Tersangka Kasus Danareksa dari Kejagung

Nasional
Ditjen Imigrasi Siapkan Strategi Pelayanan dengan Protokol Kesehatan Ketat

Ditjen Imigrasi Siapkan Strategi Pelayanan dengan Protokol Kesehatan Ketat

Nasional
Pemerintah Klaim Pandemi Covid-19 di Indonesia Kian Terkendali

Pemerintah Klaim Pandemi Covid-19 di Indonesia Kian Terkendali

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Zona Hijau Juga Berisiko, Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan

Gugus Tugas Covid-19: Zona Hijau Juga Berisiko, Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan

Nasional
Wabah Covid-19, KPU Usul Anggaran Pilkada Ditambah Rp 2,5 hingga Rp 5,6 Triliun

Wabah Covid-19, KPU Usul Anggaran Pilkada Ditambah Rp 2,5 hingga Rp 5,6 Triliun

Nasional
Komisi II: Penambahan Anggaran Pilkada Untuk Pengadaan Alat Kesehatan

Komisi II: Penambahan Anggaran Pilkada Untuk Pengadaan Alat Kesehatan

Nasional
Ini Sebaran 486 Pasien Sembuh Covid-19 di 23 Provinsi, Jatim Terbanyak

Ini Sebaran 486 Pasien Sembuh Covid-19 di 23 Provinsi, Jatim Terbanyak

Nasional
Pekan Depan, Gugus Tugas Covid-19 Umumkan Daerah Berstatus Zona Kuning

Pekan Depan, Gugus Tugas Covid-19 Umumkan Daerah Berstatus Zona Kuning

Nasional
LBH Pers: HAM Masih Bisa Diperjuangkan dalam Negeri Ini

LBH Pers: HAM Masih Bisa Diperjuangkan dalam Negeri Ini

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: 141.423 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Gugus Tugas Covid-19: 141.423 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Nasional
ICW Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

ICW Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

Nasional
Pemerintah: Jangan Tunggu Zona Merah, Lakukan Protokol Kesehatan!

Pemerintah: Jangan Tunggu Zona Merah, Lakukan Protokol Kesehatan!

Nasional
Target Uji Spesimen Dinaikkan, Mahasiswa dari Jurusan Ini Bakal Direkrut Jadi Relawan

Target Uji Spesimen Dinaikkan, Mahasiswa dari Jurusan Ini Bakal Direkrut Jadi Relawan

Nasional
UPDATE 4 Juni: ODP 47.373 Orang, PDP 13.416

UPDATE 4 Juni: ODP 47.373 Orang, PDP 13.416

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X