Fadli Zon Kritik Manajemen Bencana Pemerintah seperti Pemadam Kebakaran

Pada 2017, anggaran BNPB kembali turun menjadi Rp1,2 triliun. Tahun lalu, 2018, anggaran BNPB hanya dialokasikan sebesar Rp 700 miliar. Sementara, di tahun 2019, anggaran BNPB hanya dialokasikan sebesar Rp 610 miliar.

"Jauh lebih kecil dari jamuan pemerintah untuk Sidang IMF/World Bank Oktober 2018 yang menghabiskan hampir Rp 1 triliun," kata Fadli.

Akibat kondisi itu, menurut Fadli, BNPB juga tak bisa berperan maksimal dalam penanganan bencana.

Baca juga: Jika Terpilih, Prabowo Rencanakan Bentuk Kementerian Khusus Bencana

Pada 2016, berdasarkan data yang dimiliki BNPB, ada 22 buoy (alat deteksi tsunami) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.

Dari jumlah itu, sembilan unit dimiliki oleh Indonesia, 10 unit milik Jerman, satu unit Malaysia, dan dua unit milik Amerika Serikat. Sayangnya, semua alat itu tidak berfungsi.

Fadli mengakui, di sisi lain Pemerintah menyediakan dana cadangan kebencanaan, yang ersifat on call, yang tahun 2019 anggarannya mencapai Rp6,5 triliun.

Baca juga: Selama 2018, 2.564 Bencana Terjadi di Indonesia

Namun, dana itu alokasinya lebih untuk melakukan penanganan pasca-bencana, seperti proses rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan untuk pencegahan dan antisipasi.

"Inilah yang saya sebut sebagai manajemen bencana ala pemadam kebakaran. Kita menyiapkan anggaran di hilir, sementara anggaran di hulunya terus-menerus dikurangi. Menurut saya ini perlu dikoreksi," kata Fadli.

Seperti pemadam kebakaran

Fadli mengingatkan, Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kegempaan tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat. Begitu juga dengan potensi tsunami.

Baca juga: BNPB: Siapapun Presidennya, Indonesia Pasti Berhadapan dengan Bencana

Hingga November 2018 lalu, menurut data BNPB, tercatat telah terjadi 2.308 kejadian bencana yang menyebabkan 4.201 orang meninggal dunia dan hilang. Sementara, jumlah korban terdampak mencapai 9.883.780.

Seluruh bencana itu telah mengakibatkan 371.625 rumah mengalami kerusakan. Data ini belum termasuk dampak akibat bencana tsunami di Selat Sunda kemarin.

"Bayangkan jika manajemen bencana kita hanya seperti pemadam kebakaran, anggaran kita enggak mungkin cukup," kata dia.

Baca juga: Tsunami dan Tahun Bencana Tata Ruang

Menurut Fadli, di tengah keterbatasan anggaran, yang mestinya dilakukan Pemerintah adalah membangun sistem peringatan dini yang canggih.

Hal itu untuk meminimalisir potensi kerusakan akibat bencana. Namun Fadli menyayangkan, saat ini anggaran bencana kita memang masih sangat minim, tidak ada 1 persen dari APBN.

"Untuk membangun jalan tol, Pemerintah terkesan jorjoran, namun untuk penanggulangan bencana Pemerintah terkesan pelit. Hal ini tentu saja tidak merepresentasikan kesiapan Indonesia sebagai negara yang berada di ring of fire," ujarnya.

Baca juga: Dugaan Suap di PUPR Terkait Proyek di Daerah Bencana, KPK Pelajari Penerapan Hukuman Mati

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun meyakini, kondisi anggaran bencana yang minim dan politik ala pemadam kebakaran ini akan diperbaiki jika Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangi pilpres 2019.

Menurut dia, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga saat ini bahkan tengah mengkaji apakah perlu untuk membentuk kementerian khusus bencana.