Kronologi Terungkapnya Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memastikan kabar adanya tujuh kontainer berisi surat suara pilpres yang sudah dicoblos sebagai berita bohong atau hoaks.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KPU Arief Budiman setelah sejumlah komisioner melakukan pengecekan langsung.

Kompas.com telah menghimpun sejumlah informasi dan menyusun kronologi pengungkapan isu tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah dicoblos, sejak informasi itu beredar hingga dinyatakan sebagai berita bohong. Berikut kronologinya:

Isu surat suara yang sudah dicoblos pertama kali muncul pada Rabu (2/1/2019) siang. Kabar tersebut beredar luas di media sosial seperti YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, hingga WhatsApp.

Di media sosial, tersebar rekaman seorang laki-laki yang berbunyi demikian;

"Ini sekarang ada 7 kontainer di Tanjung Priok sekarang lagi geger, mari sudah turun. Di buka satu. Isinya kartu suara yang dicoblos nomor 1, dicoblos Jokowi. Itu kemungkinan dari cina itu. Total katanya kalau 1 kontainer 10 juta, kalau ada 7 kontainer 70 juta suara dan dicoblos nomor 1. Tolong sampaikan ke akses, ke pak Darma kek atau ke pusat ini tak kirimkan nomor telepon orangku yang di sana untuk membimbing ke kontainer itu. Ya. Atau syukur ada akses ke Pak Djoko Santoso. Pasti marah kalau beliau ya langsung cek ke sana ya."

Baca juga: Relawan Jokowi Laporkan Andi Arief Terkait Penyebaran Hoaks Surat Suara

Kabar dan rekaman tersebut juga diterima para komisioner KPU, baik melalui media sosial maupun WhatsApp.

Namun demikian, atas beredarnya informasi itu, KPU enggan merespons. Sebab, komisioner KPU meyakini bahwa kabar tersebut adalah hoaks.

Meski begitu, sejak awal isu ini muncul, KPU sudah meminta Cyber Crime Mabes Polri untuk menelusuri penyebar hoaks.

Hasil penelusuran awal kepolisian menyebutkan bahwa penyebar berita bohong itu merupakan akun anonim yang tidak jelas identitasnya dan tiba-tiba hilang setelah menyebarkan informasi.

Kabar itu juga sempat disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief.

Melalui akun Twitter pribadinya, @AndiArief__, Andi berkicau, "mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar".

Berdasarkan pantauan Kompas.com, kicauan Andi tersebut dibuat pada pukul 20.05, Rabu (2/1/2019). Namun demikian, saat ini kicauan itu telah hilang karena dihapus.

Karena informasi itu terus berkembang, KPU akhirnya merasa perlu untuk memberikan informasi yang lebih konkret dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Baca juga: Ketua KPU Sebut Hoaks Surat Suara Tercoblos Harus Dilaporkan karena Berlebihan

"KPU berkoordinasi dengan Bawaslu, sepakat kalau gitu kita perlu lihat ke lapangan untuk menyampaikan data dan fakta yang lebih konkret," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam konferensi persnya di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019).

Sejumlah Komisioner KPU dan Bawaslu lantas mendatangi kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (2/1/2019) malam. Sebab, menurut informasi yang beredar, jutaan surat suara tersebut berada di Tanjung Priok.

Setelah melakukan pengecekan dengan memeriksa sejumlah berkas bersama pihak Bea Cukai, KPU memastikan informasi tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah dicoblos adalah berita bohong.

KPU juga membantah, pihaknya telah menyita satu kontainer yang berisi surat suara yang diisukan sudah dicoblos itu.

"Hari ini kami memastikan, berdasarkan keterangan yang didapat oleh pihak bea cukai, tidak ada kebenaran tentang berita 7 kontainer tersebut, itu tidak benar," kata Arief di kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (2/1/2019).

"Tidak benar juga kabar bahwa ada TNI AL yang menemukan itu, dan tidak benar bahwa KPU dikatakan telah menyita 1 kontainer tersebut," sambungnya.

Baca juga: Moeldoko Sebut Hoaks Surat Suara Tercoblos Sangat Menyesatkan

Lagipula, saat ini surat suara belum diproduksi oleh KPU. Pengadaan surat suara masih dalam tahap proses lelang.

Rencananya surat suara baru diproduksi pertengahan Januari 2019.

Pasca-dinyatakan sebagai berita bohong, KPU melaporkan penyebar hoaks ke Bareskrim Polri, Kamis (3/1/2019) sore.

Atas laporan tersebut, pihak Bareskrim berjanji untuk segera mengungkap pelaku penyebar hoaks.