Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hoaks Surat Suara Dinilai Bisa Sebabkan Masyarakat Apatis pada KPU

Kompas.com - 03/01/2019, 15:02 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai hoaks mengenai surat suara yang tercoblos punya dampak panjang. Khususnya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

"Dampak dari penyebaran hoaks yang menyasar penyelenggara pemilu ini daya rusaknya itu sangat besar. Dia bisa membuat publik menjadi apatis, tidak percaya," ujar Titi ketika dihubungi, Kamis (3/1/2019).

Baca juga: Bareskrim Klaim Akan Profesional Usut Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Sebab, hoaks ini menggambarkan bahwa KPU tidak kredibel dan kompeten dalam menyelenggarakan pemilu. Dengan adanya kabar ini, masyarakat bisa tidak percaya dengan KPU.

Titi khawatir masyarakat akhirnya memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya karena ketidakpercayaan ini.

Hal yang lebih parah, kata Titi, hoaks ini bisa menimbulkan kebencian terhadap KPU. Ada risiko intimidasi dan kekerasan terhadap KPU.

"Dampaknya bisa apatisme, mereka enggan menggunakan hak pilih atau bisa juga ketidaksukaan atau kebencian kepada penyelenggara pemilu. Bukan tidak mungkin bisa berujung kepada intimidasi dan kekerasan kalau dibiarkan," ujar Titi.

Baca juga: Polisi Selidiki Penyebar Hoaks Tujuh Kontainer Surat Suara Tercoblos

Titi pun mendukung KPU untuk melaporkan kasus ini kepada polisi. Menurutnya, KPU memang tidak boleh membiarkan kejadian ini.

Sejak beredar informasi mengenai 7 kontainer surat suara pemilu yang sudah dicoblos, Rabu (2/11/2018) sore, KPU meyakini bahwa kabar tersebut adalah hoaks.

Namun, untuk memastikannya, KPU melakukan pengecekan langsung ke Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga akhirnya dipastikan tidak benar.

Baca juga: Mendagri Minta Bareskrim Usut Tuntas Penyebar Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Selanjutnya, KPU menyerahkan proses penyelidikan sepenuhnya ke pihak kepolisian.

Hoaks mengenai 7 kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui YouTube, Facebook, dan WhatsApp.

Hoaks itu berupa rekaman suara seorang lelaki sebagai berikut:

"Ini sekarang ada 7 kontainer di Tanjung Priok sekarang lagi geger, mari sudah turun. Di buka satu. Isinya kartu suara yang dicoblos nomor 1, dicoblos Jokowi. Itu kemungkinan dari cina itu. Total katanya kalau 1 kontainer 10 juta, kalau ada 7 kontainer 70 juta suara dan dicoblos nomor 1. Tolong sampaikan ke akses, ke pak Darma kek atau ke pusat ini tak kirimkan nomor telepon orangku yang di sana untuk membimbing ke kontainer itu. Ya. Atau syukur ada akses ke Pak Djoko Santoso. Pasti marah kalau beliau ya langsung cek ke sana ya."

Sejumlah netizen juga turut mengunggah informasi ini dan mempertanyakan kebenarannya.

Baca juga: Demokrat Minta agar Pemberi Informasi Tak Dituduh sebagai Penyebar Hoaks

Salah satunya Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief, yang mengunggah melalui akun Twitter-nya, @AndiArief_.

"Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar," demikian twit Andi Arief.

Namun, unggahan tersebut tak lagi ditemukan. Saat dikonfirmasi, Kamis pagi, Andi membantah telah menyebarkan hoaks. Ia menyebutkan, yang diunggahnya adalah imbauan agar informasi yang beredar itu dicek kebenarannya.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum menggunakan kotak suara berbahan kardus duplex karena lebih murah. Soal keamanan dalam melindungi surat suara KPU mengklaim kekuatannya sama saja dengan kotak berbahan almunium. Ketua KPU, Arief Budiman menjelaskan perhitungan biaya perawatan dan penyimpanan kotak suara almunium hampir sama dengan membuat baru. Dengan menggunakan bahan karton duplex KPU dapat menghemat biaya jauh lebih murah. Ketua KPU juga menanggapi terkait kerusakan kotak suara akibat banjir di wilayah Badung, Bali. KPU mengatakan akan segera mengganti logistik yang rusak. Seperti diberitakan sebelumnya 2.000 kotak suara berbahan kardus yang ada di Gudang Logistik KPUD Kabupaten Badung, Bali rusak dan tak dapat digunakan lagi. Kerusakan ini terjadi akibat gudang logistik terendam banjir beberapa waktu yang lalu. Total ada 2.065 kotak suara dan 110 bilik suara yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Dengan terendamnya ribuan kotak suara ini saat ini KPUD Kabupaten Badung masih membutuhkan sebanyak 2.500 kotak suara dan 342 bilik suara berbahan kardus yang akan digunakan untuk Pemilu 2019 mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com