Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hoaks Surat Suara Dinilai Bisa Sebabkan Masyarakat Apatis pada KPU

Kompas.com - 03/01/2019, 15:02 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai hoaks mengenai surat suara yang tercoblos punya dampak panjang. Khususnya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

"Dampak dari penyebaran hoaks yang menyasar penyelenggara pemilu ini daya rusaknya itu sangat besar. Dia bisa membuat publik menjadi apatis, tidak percaya," ujar Titi ketika dihubungi, Kamis (3/1/2019).

Baca juga: Bareskrim Klaim Akan Profesional Usut Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Sebab, hoaks ini menggambarkan bahwa KPU tidak kredibel dan kompeten dalam menyelenggarakan pemilu. Dengan adanya kabar ini, masyarakat bisa tidak percaya dengan KPU.

Titi khawatir masyarakat akhirnya memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya karena ketidakpercayaan ini.

Hal yang lebih parah, kata Titi, hoaks ini bisa menimbulkan kebencian terhadap KPU. Ada risiko intimidasi dan kekerasan terhadap KPU.

"Dampaknya bisa apatisme, mereka enggan menggunakan hak pilih atau bisa juga ketidaksukaan atau kebencian kepada penyelenggara pemilu. Bukan tidak mungkin bisa berujung kepada intimidasi dan kekerasan kalau dibiarkan," ujar Titi.

Baca juga: Polisi Selidiki Penyebar Hoaks Tujuh Kontainer Surat Suara Tercoblos

Titi pun mendukung KPU untuk melaporkan kasus ini kepada polisi. Menurutnya, KPU memang tidak boleh membiarkan kejadian ini.

Sejak beredar informasi mengenai 7 kontainer surat suara pemilu yang sudah dicoblos, Rabu (2/11/2018) sore, KPU meyakini bahwa kabar tersebut adalah hoaks.

Namun, untuk memastikannya, KPU melakukan pengecekan langsung ke Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga akhirnya dipastikan tidak benar.

Baca juga: Mendagri Minta Bareskrim Usut Tuntas Penyebar Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Selanjutnya, KPU menyerahkan proses penyelidikan sepenuhnya ke pihak kepolisian.

Hoaks mengenai 7 kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui YouTube, Facebook, dan WhatsApp.

Hoaks itu berupa rekaman suara seorang lelaki sebagai berikut:

"Ini sekarang ada 7 kontainer di Tanjung Priok sekarang lagi geger, mari sudah turun. Di buka satu. Isinya kartu suara yang dicoblos nomor 1, dicoblos Jokowi. Itu kemungkinan dari cina itu. Total katanya kalau 1 kontainer 10 juta, kalau ada 7 kontainer 70 juta suara dan dicoblos nomor 1. Tolong sampaikan ke akses, ke pak Darma kek atau ke pusat ini tak kirimkan nomor telepon orangku yang di sana untuk membimbing ke kontainer itu. Ya. Atau syukur ada akses ke Pak Djoko Santoso. Pasti marah kalau beliau ya langsung cek ke sana ya."

Sejumlah netizen juga turut mengunggah informasi ini dan mempertanyakan kebenarannya.

Baca juga: Demokrat Minta agar Pemberi Informasi Tak Dituduh sebagai Penyebar Hoaks

Salah satunya Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief, yang mengunggah melalui akun Twitter-nya, @AndiArief_.

"Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar," demikian twit Andi Arief.

Namun, unggahan tersebut tak lagi ditemukan. Saat dikonfirmasi, Kamis pagi, Andi membantah telah menyebarkan hoaks. Ia menyebutkan, yang diunggahnya adalah imbauan agar informasi yang beredar itu dicek kebenarannya.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum menggunakan kotak suara berbahan kardus duplex karena lebih murah. Soal keamanan dalam melindungi surat suara KPU mengklaim kekuatannya sama saja dengan kotak berbahan almunium. Ketua KPU, Arief Budiman menjelaskan perhitungan biaya perawatan dan penyimpanan kotak suara almunium hampir sama dengan membuat baru. Dengan menggunakan bahan karton duplex KPU dapat menghemat biaya jauh lebih murah. Ketua KPU juga menanggapi terkait kerusakan kotak suara akibat banjir di wilayah Badung, Bali. KPU mengatakan akan segera mengganti logistik yang rusak. Seperti diberitakan sebelumnya 2.000 kotak suara berbahan kardus yang ada di Gudang Logistik KPUD Kabupaten Badung, Bali rusak dan tak dapat digunakan lagi. Kerusakan ini terjadi akibat gudang logistik terendam banjir beberapa waktu yang lalu. Total ada 2.065 kotak suara dan 110 bilik suara yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Dengan terendamnya ribuan kotak suara ini saat ini KPUD Kabupaten Badung masih membutuhkan sebanyak 2.500 kotak suara dan 342 bilik suara berbahan kardus yang akan digunakan untuk Pemilu 2019 mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com