Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 POPULER NASIONAL: Sindiran Berulang Prabowo-Sandiaga untuk Koalisi hingga PKS Sudah Beri Bantuan Dahsyat

Kompas.com - 03/01/2019, 05:33 WIB
Inggried Dwi Wedhaswary

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah isu mewarnai pemberitaan halaman Nasional Kompas.com pada Rabu (2/1/2019) hingga Kamis (3/1/2019) pagi.

Beberapa berita yang menjadi perhatian publik di antaranya mengenai sindiran yang beberapa kali dilontarkan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk partai koalisi pengusungnya terkait sumbangan dana kampanye.

Dalam beberapa kesempatan, keduanya menyinggung soal partai-partai koalisi yang belum memberikan sumbangan.

Dari catatan sumbangan dana kampanye pasangan ini, sekitar 70 persen dari total Rp 54 miliar, sebagian besar berasal dari Sandiaga.

Pemberitaan mengenai laporan sumbangan dana kampanye ini juga mendapatkan perhatian dari pembaca.

Selengkapnya, berikut rangkuman 5 berita populer di halaman Nasional pada Rabu (2/1/2019) kemarin:

1. Sindiran berulang Prabowo-Sandiaga untuk koalisinya

Pada Senin (31/12/2018), Sandiaga Uno kembali menyebutkan partai-partai koalisi pendukungnya bersama Prabowo Subianto, yang belum memberikan sumbangan dana kampanye.

Tiga partai koalisi, Partai Amanat Nasional, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, disebut dalam pernyataan Sandiaga.

Menanggapi Sandiaga, elite PKS dan Demokrat memberikan pernyataan. Bagi Demokrat, tak elok membahas sumbangan dana kampanye di publik. Demokrat menilai, sumbangan tak hanya dalam bentuk dana kampanye. Dukungan partainya dan kader Demokrat diberikan dalam bentuk lain, di antaranya melalui alat peraga kampanye (APK).

Hal yang sama diungkapkan PKS.

Pernyataan soal sumbangan dana kampanye ini bukan kali pertama dilontarkan.

Sebelumnya, Prabowo juga pernah menyindir para elite parpol koalisi yang belum memberikan sumbangan. Padahal, masyarakat sudah lebih dulu memberikan sumbangan dana kampanye.

Selengkapnya, baca berita-berita berikut ini:

Kata Sandiaga soal PKS, PAN, dan Demokrat yang Belum Sumbang Dana Kampanye

Demokrat: Tidak Elok Membahas Sumbangan Dana dari Parpol Koalisi

Disebut Belum Sumbang Dana Kampanye Prabowo-Sandi, Ini Kata PKS

2. Dana kampanye Prabowo-Sandiaga Rp 54 miliar

Berdasarkan laporan yang disampaikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada Komisi Pemilihan Umum, dana kampanye pasangan ini sebesar Rp 54 miliar.

Bendahara BPN Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa sebagian besar dana tersebut berasal dari pasangan calon, terutama Sandiaga Uno. 

Baca: Total Penerimaan Dana Kampanye Prabowo-Sandi Rp 54 Miliar, 70 Persen dari Sandiaga

3. Fadli Zon soal tol diklaim sebagai prestasi

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, klaim keberhasilan pembangunan pada pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membodohi masyarakat.

Salah satunya adalah pembangunan jalan tol. Menurut Fadli, pembangunan jalan tol lebih seperti praktik bisnis dengan rakyat, bukan pelayanan masyarakat.

Mengapa?

Baca: Fadli Zon: Bagaimana Ceritanya Jalan Tol Diklaim sebagai Prestasi Pembangunan?

4. PKS merasa sudah beri bantuan dahsyat untuk Prabowo-Sandiaga

PKS memberikan pernyataan soal pernyataan bahwa partainya belum memberikan sumbangan dana kampanye. 

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan, partai pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah memberikan sumbangan besar.

Sumbangan tersebut bukan dalam bentuk dana kampanye.

"Pada faktanya, partai pendukung Prabowo-Sandi sudah memberikan bantuan yang sangat dahsyat. Apa itu? Kami merekomendasikan atau mencalonkan mereka sebagai calon presiden dan wakil presiden," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Rabu (2/1/2019).

Selengkapnya, baca: PKS: Partai Koalisi Prabowo-Sandiaga Sudah Berikan Bantuan yang Sangat Dahsyat

5. Timses Prabowo-Sandiaga ingin ubah stigma Jateng "Kandang Banteng"

Pendirian sejumlah posko pemenangan Prabowo-Sandiaga di Jawa Tengah bukan tanpa tujuan. Timses Prabowo-Sandiaga menyatakan, mereka ingin mengonsolidasikan kekuatan di Jateng sehingga bisa mengubah stigma Jateng "Kandang Banteng" menjadi basis "Lumbung PaDi".

Baca juga: Timses Prabowo-Sandiaga: Stigma Jateng Kandang Banteng Akan Diubah Jadi Lumbung PaDi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com