Kompas.com - 02/01/2019, 17:43 WIB
Ilustrasi hoaks. ThinkstockIlustrasi hoaks.

KOMPAS.com - Jelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengidentifikasi 62 konten hoaks yang tersebar di media sosial hingga awal 2019.

Adapun konten ini berkaitan pemilihan presiden dan wakil presiden yang diadakan pada 17 April 2019.

Penyebaran hoaks ini juga diperoleh Kominfo dari media sosial, seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan aplikasi pesan WhatsApp.

Dilansir dari rilis resmi, Kominfo telah merangkum 62 konten hoaks berdasarkan penelusuran yang menggunakan mesin pengais konten oleh Sub Direktorat Pengendalian Konten Internet, Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo.

"jumlah konten hoaks terbanyak ditemukan pada bulan Desember 2018, yakni 18 konten hoaks," ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (2/1/2019).

Baca juga: 5 Hoaks tentang CPNS pada 2018, dari Rekrutmen hingga Pengangkatan

Sementara, pada Agustus 2018 ditemukan ada 11 konten hoaks yang beredar, bulan September ada delapan konten hoaks, bulan Oktober ada 12 konten hoaks, dan bulan November dilaporkan ada 13 konten hoaks.

Adapun hoaks jelang pilpres ini juga melibatkan pemain film, Dian Sastro, yang sempat diedit fotonya dengan tagar "Ganti Presiden" dan beredar pada Agustus 2018.

Ada juga yang menyebutkan tagar "Ganti Presiden" lainnya seperti konten hoaks, "Pelaku Bom Bunuh Diri di Surabaya Masih Hidup dan Dukung 2019 Ganti Presiden" dan "Mahasiswa Baru UMM Bentuk Formasi #2019GantiPresiden'".

Dari hasil penelusuran Kemnkominfo ini, hoaks terbaru bernuansa politik yang sempat terekap berjudul "Pendatang China diberi arahan KPU untuk mencoblos di TPS" yang beredar pada Rabu (30/12/2018).

Kemudian, pihak Kominfo merilis informasi mengenai klarifikasi dan konten yang terindikasi hoaks melalui portal Kominfo.go.id dan Stophoax.id.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pengecekan dan penyaringan informasi terlebih dahulu sebelum menyebarkannya.

"Lakukan pengecekan dan penyaringan dulu sebelum menyebarkan informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," ujar Ferdinandus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

Nasional
Komnas HAM: Kasus Munir Sangat Potensial Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM: Kasus Munir Sangat Potensial Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Komnas HAM: Status Kasus Munir Akan Segera Diumumkan, Pelanggaran HAM Berat atau Bukan

Komnas HAM: Status Kasus Munir Akan Segera Diumumkan, Pelanggaran HAM Berat atau Bukan

Nasional
Hasto: PDI-P Bisa Usung Calon Sendiri, Kami Tak Ikut Berdansa Politik

Hasto: PDI-P Bisa Usung Calon Sendiri, Kami Tak Ikut Berdansa Politik

Nasional
Hasil Survei SMRC Warga Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Jadi Motivasi Semakin Baik

Hasil Survei SMRC Warga Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Jadi Motivasi Semakin Baik

Nasional
Luncurkan Transpolitan, Gus Halim: Konsep Transmigrasi Kini Harus Berbasis Ekonomi Digital

Luncurkan Transpolitan, Gus Halim: Konsep Transmigrasi Kini Harus Berbasis Ekonomi Digital

Nasional
Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Nasional
Kejagug: Lin Che Wei Terima Upah Miliaran Rupiah Setiap Bulan sebagai Konsultan

Kejagug: Lin Che Wei Terima Upah Miliaran Rupiah Setiap Bulan sebagai Konsultan

Nasional
Kepala BPK Jabar Diperiksa di Kasus Ade Yasin Terkait Pembentukan Tim Auditor

Kepala BPK Jabar Diperiksa di Kasus Ade Yasin Terkait Pembentukan Tim Auditor

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN

DPR Gelar Rapat Paripurna Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN

Nasional
PDI-P Gelar Rakernas Kedua 10-13 Juni, Bahas Pemilu 2024?

PDI-P Gelar Rakernas Kedua 10-13 Juni, Bahas Pemilu 2024?

Nasional
Kritik Imbauan agar Terdakwa Tak Pakai Atribut Keagamaan, Komnas HAM: Jaksa Agung Tak Boleh Berprasangka

Kritik Imbauan agar Terdakwa Tak Pakai Atribut Keagamaan, Komnas HAM: Jaksa Agung Tak Boleh Berprasangka

Nasional
Bertemu Ramos Horta, Mahfud: Dia Ingin Hubungan Timor Leste-Indonesia Semakin Baik

Bertemu Ramos Horta, Mahfud: Dia Ingin Hubungan Timor Leste-Indonesia Semakin Baik

Nasional
Hadirkan Toolkit untuk Ukur Transformasi Digital, Kemenkomifo: Sesuai dengan DEWG 2022

Hadirkan Toolkit untuk Ukur Transformasi Digital, Kemenkomifo: Sesuai dengan DEWG 2022

Nasional
Gus Halim: Pembangunan Desa Kini Ada Indikatornya, Tidak Bisa Dilakukan Segelintir Elite Desa

Gus Halim: Pembangunan Desa Kini Ada Indikatornya, Tidak Bisa Dilakukan Segelintir Elite Desa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.