Seleksi Sekjen KPK, 6 Calon Akan Lakukan Tes Wawancara

Kompas.com - 02/01/2019, 16:52 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta.KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akan melakukan tes wawancara kepada enam calon sekretaris jenderal KPK tahun 2019.

“Sesuai kalender jadwal seleksi pejabat Sekretaris Jenderal KPK, tahap selanjutnya adalah wawancara terhadap 6 kandidat yang rencana akan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (2/1/2019).

Enam calon Sekjen itu terdiri dari dua kandidat seleksi gelombang 1 dan empat kandidat dari seleksi gelombang 2.

Nama-nama calon Sekjen KPK yang akan melaksanakan tes wawancara adalah:

1. Muhammad Zeet Hamdy Assovie
2. Prasetyo
3. Roby Arya Brata
4. Tuty Kusumawaty
5. U. Saefudin Noer
6. Winarni Dien Monoarfa

Febri meminta, kepada masyarakat untuk memberikan informasi pada KPK jika memiliki informasi tentang latar belakang para calon tersebut.

Informasi dari masyarakat itu kemudian akan menjadi pertimbangan lebih lanjut.

Setelah tes wawancara, kata Febri, akan ada tahap keempat yaitu penyerahan tiga nama kandidat yang dinyatakan lolos diajukan kepada Tim Penilai Akhir sebagai penentu akhir dari rangkaian proses ini.

“Dari proses seleksi ini, pansel berencana akan mengajukan 3 nama kandidat yang lulus tes wawancara untuk diusulkan kepada Presiden dan dipilih satu orang sebagai Sekjen KPK defenitif,” kata Febri.

Panitia Seleksi Sekretaris Jenderal KPK tahun 2018 terdiri dari sejumlah unsur, baik internal KPK atau pihak eksternal.

Mereka yang melakukan seleksi adalah Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, Sosiolog Imam B Prasodjo, Wakil Sekretaris Kabinet RI Ratih Nurdiati, Chief Human Development Astra Internasional Aloysius Budi Santoso, serta Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI.

Sebelumnya, posisi sekretaris jenderal KPK sempat dijabat Raden Bimo Gunung Abdul Kadir. Raden Bimo telah berhenti dengan hormat beberapa waktu lalu.

Raden Bimo diketahui menjabat sebagai sekjen KPK mulai 10 Februari 2016 dan diberhentikan pada 20 Maret 2018 lalu melalui keputusan presiden (keppres).



Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X