Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

H+11 Pasca-Tsunami Selat Sunda, Jumlah Pengungsi Bertambah

Kompas.com - 02/01/2019, 15:40 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, per Rabu (2/1/2019), jumlah warga terdampak tsunami Selat Sunda yang mengungsi bertambah. 

Pada 31 Desember 2018, BNPB medata sebanyak 33.721 jiwa mengungsi. Sementara, data terbaru menunjukkan jumlah pengungsi sebanyak 36.923 orang.

"Sebanyak 36.923 orang pengungsi, paling banyak di Pandeglang yaitu 22.111 orang pengungsi dan di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 7.868 pengungsi," kata Sutopo di Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Sementara korban jiwa, Sutopo mengatakan, sebanyak 437 orang meninggal. Data itu tak berubah dari data terakhir BNPB.  

Baca juga: Diskusi dengan Korban Tsunami di Lampung Selatan, Jokowi Tawarkan Relokasi

Sutopo mengungkapkan, sebanyak 429 sudah dimakamkan. Sementara, delapan jenazah lainnya belum teridentifikasi. Rencananya, jenazah yang belum teridentifikasi dimakamkan secara masal.

Sementara itu, menurut data BNPB, terdapat 14.059 yang mengalami luka-luka dan 10 orang masih dinyatakan hilang.

Baca juga: Jokowi Akan Relokasi dan Rehabilitasi Daerah Terdampak Tsunami di Lampung Selatan dalam 3 Bulan

Di samping itu, BNPB mencatat sebanyak 2.752 rumah, 92 penginapan dan warung, 510 perahu dan kapal, serta 147 kendaraan rusak.

Sutopo mengungkapkan, data tersebut masih kemungkinan bertambah sebab penanganan di lapangan masih terus dilakukan.

Sebelumnya, tsunami melanda pantai di sekitar Selat Sunda, Sabtu (22/12/2018) malam. Tsunami tersebut dipicu oleh longsoran bawah laut dan erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kompas TV Belum lagi usai duka akibat bencana tsunami, banjir kembali melanda sejumlah kawasan di Pandeglang, Banten.<br /> Akibat intensitas hujan yang terus meningkat di hari pertama tahun 2019, Kecamatan Labuan, Pandeglang direndam banjir, yang ketinggiannya sempat mencapai 3 meter.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com