Samin Tan Mengaku Kenal Eni Maulani Lewat Marcus Mekeng

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Tbk, Samin Tan mengaku kenal pertama kali dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dari anggota DPR Melchias Marcus Mekeng. Menurut Samin Tan, Mekeng merupakan kawan lamanya.

Pada waktu itu ia meminta pertolongan kepada Mekeng untuk mencari anggota DPR yang mampu membantu menyelesaikan masalah yang dialami anak perusahaannya PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Permasalahan itu terkait persoalan terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

"Karena Beliau teman lama, waktu saya ada masalah anak perusahaan PT Borneo dengan Kementerian ESDM, setelah kita berusaha kemana-mana kelihatannya enggak ada jalan lain kecuali melakukan pengaduan ke wakil rakyat," kata Samin Tan saat bersaksi untuk terdakwa Eni di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Baca juga: Dibilang Bisa Gila, Novanto Sebut Melchias Mekeng Bakal Kualat

"Sehingga saya minta tolong Beliau (Mekeng) bahwa bisa enggak kenalin seseorang yang memang membidangi urusan pertambangan di DPR. Setelah beberapa lama, saya diminta datang ke kantor Beliau di Menara Imperium dan di sana saya diketemukan dengan Bu Eni," sambung Samin Tan.

Saat bertemu, kata dia, Mekeng mempersilakan dirinya untuk menceritakan persoalan yang dialami anak perusahaannya kepada Eni. Setelah mendengar ceritanya, Eni meminta dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan tersebut.

"Saya diminta siapkan dokumen, kronologi, dokumen sengketa yang relevan dan otomatis kita persiapkan dan seminggu dua minggu kita serahkan ke Beliau untuk Beliau pelajari," kata dia.

Baca juga: Saksi Mengaku Tak Tahu Tas Berisi Uang Rp 1 Miliar yang Diserahkan kepada Eni Maulani

Samin Tan beralasan, pihaknya sudah kesulitan menuntaskan permasalahan ini dengan Kementerian ESDM secara langsung. Sebab, kata dia, kementerian sudah menuding anak perusahaannya memberikan jaminan konsensi perusahaan kepada kreditur.

"Nah menurut kita tuduhan itu tidak berdasar sehingga kita mondar-mandir ke ESDM. Kita coba jelaskan dan buktikan (gugatan hukum) tetap ESDM tidak mau mengerti dan tetap mempermasalahkan bahwa kita menjaminkan konsesi PT AKT ke kreditur kita di mana hal itu tidak sesuai kenyataan," ujar Samin Tan.

Dari pertemuan itu, kata dia, pihak perusahaannya mengirimkan berbagai dokumen tambahan ke Eni untuk didalami.

"Itu beberapa kali seingat saya, saya sendiri menyerahkan sekali itu dokumen kronologi ke Ibu Eni langsung di kantor Pak Mekeng saat pertemuan pertama itu juga. Karena saya tahu siapapun yang membantu kita, pasti ingin tahu masalahnya, makanya kita siapkan kronologinya," kata dia.

Menurut Samin Tan, Eni mampu mendorong terjadinya pertemuan kembali antara anak perusahaannya dengan Kementerian ESDM.

"Terbantu, dalam arti terjadi pertemuan, karena sejak Februari-Maret (2018) sudah tidak terjadi pertemuan. Yang ada hanya surat-menyurat, ancam-mengancam. Akhirnya kita bisa berkomunikasi lagi," kata dia.

Jaksa KPK pun menanyakan apakah dengan bantuan tersebut, dirinya memberikan imbalan kepada Eni. Kepada jaksa, Samin mengaku tak pernah memberikan uang, hadiah atau janji.

"Enggak," kata dia.

Jaksa kembali bertanya apakah perusahaan Samin memberikan uang dalam bentuk dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) ke Eni.

"Enggak, enggak," ujarnya.

Diduga terima gratifikasi Rp 5,6 miliar

Eni Maulani Saragih didakwa menerima gratifikasi Rp 5,6 miliar dan 40.000 dollar Singapura.

Uang gratifikasi yang diterima diduga digunakan untuk keperluan suami Eni yang mengikuti pemilihan kepala daerah di Temanggung, Jawa Tengah.

Hal itu dijelaskan jaksa KPK dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Menurut jaksa, selain untuk pilkada, uang yang diterima juga untuk membiayai keperluan pribadi Eni.

Dalam surat dakwaan, salah satu sumber penerimaan gratifikasi Eni berasal dari Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal sebesar Rp 5 miliar.

Menurut jaksa, Samin meminta bantuan Eni terkait permasalahan pemutusan perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah.

Menurut jaksa, Eni kemudian menyanggupi permintaan itu dengan memfasilitasi pertemuan pihak PT AKT dengan Kementerian ESDM.