Capres-Cawapres Diimbau Gunakan Bahasa dan Istilah yang Mudah Dipahami Saat Debat

Kompas.com - 02/01/2019, 15:23 WIB
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018). Reza JurnalistonAnggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Rahmat Bagja mengimbau capres-cawapres untuk menggunakan kalimat yang sederhana saat debat Pilpres 2019.

Pasangan calon diharapkan tidak menggunakan banyak istilah asing. Hal ini untuk memudahkan masyarakat pemilih memahami apa yang disampaikan peserta debat.

Sebab, tujuan debat adalah pemilih dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh calon pemimpin mereka.

"Kita harapkan capres-cawapres bisa berbicara sesuai kapasitasnya. Jadi ada bahasa-bahasa yang disederhanakan. Tidak menggunakan bahasa yang agak jarang di masyarakat," kata Bagja di Kantor Bawaslu, Rabu (2/1/2019).

Baca juga: Jubir BPN: Jelang Debat, Prabowo Akan Bertemu SBY Dua Kali

Bagja mencontohkan, saat debat mengenai isu penegakan hukum mengenai neoliberalisme, pasangan calon diimbau menggunakan bahasa yang lebih 'membumi'.

Ia mengingatkan, kalimat yang disampaikan tidak keluar dari kaidah bahasa dan pasangan calon tidak banyak menggunakan bahasa 'slank'.

"Jangan terlalu banyak bahasa simbol. Saatnya menerjemahkan visi-misi dan program kerja, jadi bukan hanya citra diri," ujar Bagja.

Pasangan calon juga diingatkan untuk tidak memfitnah dan menghina dalam debat. Istilah-istilah yang mengandung bahan candaan diperbolehkan, tetapi jangan sampai menjurus pada penghinaan.

Baca juga: SBY Disebut Sudah Berikan Tips Debat ke Prabowo-Sandi

Pasangan calon juga diimbau untuk tidak menyampaikan kalimat yang mengandung SARA.

"Diusahakan terstruktur, jadi untuk yang nyeplos aneh-aneh enggak usah. SARA jelas enggak boleh," kata Bagja.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Nasional
Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X