Kompas.com - 01/01/2019, 22:06 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengklaim tingkat demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Menurut Fadli, harapan masyarakat untuk melihat wajah demokrasi di Indonesia yang makin berkualitas harus tertunda.

"Saya mencatat beberapa persoalan politik sepanjang tahun 2018, mulai dari jaminan kebebasan berkumpul dan berserikat yang menurun, intimidasi terhadap lawan politik, hingga manajemen pemilu yang amburadul," ujar Fadli di akun Twitter-nya, @fadlizon, Selasa (1/1/2019).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra merujuk pada data indeks demokrasi yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2017.

Baca juga: Paris Call, Demokrasi di Internet, dan Tantangan untuk Indonesia

Menurut data tersebut, peringkat demokrasi Indonesia turun 20 peringkat ke posisi 68 dari 48 pada 2016. Fadli kemudian membandingkannya dengan peringkat demokrasi Timor Leste yang berada di urutan 43.

Selain itu, Fadli juga merujuk pada data Freedom House, organisasi independen pengawas kebebasan dan demokrasi di dunia.

“Meningkatnya ancaman kebebasan sipil, menurut Freedom House, telah mendorong Indonesia turun status dari negara ‘bebas’ (free) menjadi negara ‘bebas sebagian’ (partly free) di tahun 2018,” katanya.

Data tersebut kembali dibandingkan Fadli dengan capaian Timor Leste. Negara tersebut mengalami kenaikan status dari negara partly free menjadi free. 

Menurutnya, kedua data itu koheren dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang mengeluh terkait adanya kriminalisasi ulama dan tokoh-tokoh yang berlawanan dengan pemerintah.

"Semua itu telah membuat kita kembali mundur dalam demokrasi. Sehingga jangan heran jika turunnya kebebasan sipil dan defisitnya demokrasi kita akibat dari kontrol dan pembatasan kebebasan berpendapat oleh pemerintah. Itu semua fakta yang sulit disangkal," paparnya.

Baca juga: Wiranto: Masyarakat Tak Perlu Samakan Demokrasi Indonesia dengan Negara Lain

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu juga menyebut demokrasi Indonesia dinodai praktik manajemen pemilu yang amburadul. Hal ini dianggap mengancam kredibilitas pelaksanaan pemilu 2019.

Fadli kemudian mencontohkan pelanggaran administrasi kependudukan mulai dari kasus jual beli blanko KTP elektronik dan tercecernya ribuan KTP elektronik.

"Ini semua tentu mengancam kredebilitas pelaksanaan Pemilu 2019. Kita tak ingin Pemilu 2019 yang menyedot anggaran Rp 24 Triliun ini berjalan dengan kualitas demokrasi yang buruk," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Kapal Selam TNI AL Dikabarkan Hilang Kontak | Dugaan KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

[POPULER NASIONAL] Kapal Selam TNI AL Dikabarkan Hilang Kontak | Dugaan KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

Nasional
Kapuspen: 5 Kapal dan 1 Helikopter Dikerahkan untuk Bantu Cari KRI Nanggala-402

Kapuspen: 5 Kapal dan 1 Helikopter Dikerahkan untuk Bantu Cari KRI Nanggala-402

Nasional
Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab, JPU Hadirkan 14 Saksi: Kapolsek Tebet hingga Dirjen Kemenkes

Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab, JPU Hadirkan 14 Saksi: Kapolsek Tebet hingga Dirjen Kemenkes

Nasional
Kapuspen TNI: Singapura dan Malaysia Tawarkan Bantuan Cari Kapal Selam Nanggala-402

Kapuspen TNI: Singapura dan Malaysia Tawarkan Bantuan Cari Kapal Selam Nanggala-402

Nasional
Kapuspen: Terdeteksi Pergerakan di Bawah Air, Belum Dapat Dipastikan Kapal Selam

Kapuspen: Terdeteksi Pergerakan di Bawah Air, Belum Dapat Dipastikan Kapal Selam

Nasional
Indonesia Dinilai Tak Cukup Hanya Andalkan Jumlah Penduduk, Puan: Pembangunan Manusia Harus Dilakukan

Indonesia Dinilai Tak Cukup Hanya Andalkan Jumlah Penduduk, Puan: Pembangunan Manusia Harus Dilakukan

Nasional
Hakim Kabulkan Permohonan Justice Collaborator Suharjito, Penyuap Edhy Prabowo

Hakim Kabulkan Permohonan Justice Collaborator Suharjito, Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Kerabat Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Kerabat Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
UPDATE: Total 4.329 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 19 di Qatar

UPDATE: Total 4.329 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 19 di Qatar

Nasional
Suharjito, Penyuap Eks Menteri KKP Edhy Prabowo, Divonis 2 Tahun Penjara

Suharjito, Penyuap Eks Menteri KKP Edhy Prabowo, Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Penny Lukito, Kepala BPOM Pilihan Jokowi yang Ditemani Keberanian dan Modal Pendidikan

Penny Lukito, Kepala BPOM Pilihan Jokowi yang Ditemani Keberanian dan Modal Pendidikan

Nasional
Pemerasan oleh Oknum Penyidik Dinilai Bikin KPK Kini Berada di Ambang Batas Kepercayaan Publik

Pemerasan oleh Oknum Penyidik Dinilai Bikin KPK Kini Berada di Ambang Batas Kepercayaan Publik

Nasional
Kedalaman Maksimal KRI Nanggala-402 500 Meter, Kadispen AL: Kalau Lebih dari Itu Cukup Fatal

Kedalaman Maksimal KRI Nanggala-402 500 Meter, Kadispen AL: Kalau Lebih dari Itu Cukup Fatal

Nasional
Sejumlah Fakta di Balik Persidangan Eks Mensos Juliari Batubara

Sejumlah Fakta di Balik Persidangan Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Pencarian KRI Nanggala-402 Terus Dilakukan, TNI AL: Kami Mohon Doa agar Bisa Temukan

Pencarian KRI Nanggala-402 Terus Dilakukan, TNI AL: Kami Mohon Doa agar Bisa Temukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X