BNPB: Siapapun Presidennya, Indonesia Pasti Berhadapan dengan Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, tidak ada kaitannya antara pemimpin dengan bencana yang terjadi di Indonesia.

Bencana, kata Sutopo, merupakan sebuah keniscayaan. Bencana pasti akan terjadi, siapapun pemimpinnya.

Sutopo mengatakan, bencana merupakan urusan kemanusiaan yang tidak berhubungan dengan pemilu.

"Kejadian bencana di Indonesia tidak ada kaitannya dengan keterkaitan kepimpinan, tidak ada kaitannya dengan pemilu," kata Sutopo di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (31/12/2018).

Baca juga: Banyak Bencana, MUI Imbau Tahun Baru Tak Dirayakan dengan Berfoya-foya

"Bisa saja bencana terjadi, jadi urusan bencana adalah urusan kemanusiaan," sambungnya.

Menurut Sutopo, jika terjadi bencana, siapapun harus turun bergerak dalam penanggulangan. Baik pemerintah, maupun masyarakat sipil.

Tetapi, ia menegaskan, siapapun pemimpinnya, sebuah negara tak akan lepas dari ancaman bencana.

"Siapapun presidennya, Indonesia pasti akan berhadapan dengan bencana. Karena bencana adalah keniscayaan," tandas dia.

Baca juga: Tsunami Selat Sunda: Mengapa Orang Selfie Saat Bencana?

Sebelumnya, tsunami melanda Selat Sunda akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, Sabtu (22/12/2018).

Hingga Senin (31/12/2018) pukul 13.00, jumlah korban meninggal dunia akibat tsunami meningkat menjadi 437 orang.

Dari jumlah total korban, sebanyak 428 jenazah sudah diidentifikasi dan dimakamkan. Sementara 9 jenazah hingga saat ini belum teridentifikasi.

Jumlah itu meliputi korban di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Serang, Pandeglang, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus.

Selain korban meninggal, tercatat 14.059 orang luka-luka, 16 orang hilang, dan 33.721 mengungsi.

BNPB juga mencatat, sebanyak 2.752 rumah rusak, 92 penginapan dan warung rusak, 510 perahu dan kapal rusak, serta 147 kendaraan rusak.