Dugaan Suap Proyek Air Minum Kementerian PUPR, KPK Sita Sebuah Mobil

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebuah mobil Honda CRV Tahun 2018 berwarna hitam dari rumah salah satu tersangka kasus dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal itu dikatakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Minggu (30/12/2018).

"KPK juga telah menyita satu unit mobil (Honda) CRV Tahun 2018 berwarna hitam dari rumah salah satu tersangka. Diduga mobil tersebut diberikan terkait salah satu proyek SPAM terhadap tersangka ARE (Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare)," kata Febri.

Baca juga: 5 Fakta Terkait Kasus Dugaan Suap Proyek Air Minum Kementerian PUPR

Febri mengatakan, kasus SPAM di Kementerian PUPR diduga berlangsung secara sistematis.

Hal tersebut melihat sebaran dugaan suap serta proyek-proyek lain yang dipegang oleh PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP).

"Dan dapat sangat mengganggu kepentingan masyarakat karena ketersediaan air minum adalah kebutuhan dasar yang semestinya diperhatikan dan diawasi secara maksimal," kata Febri.

KPK, kata Febri, mengingatkan niat baik pemerintah untuk mengalokasikan sebagian besar anggaran negara untuk proyek-proyek infrastruktur jangan sampai disalahgunakan oleh para pejabat terkait di Kementerian PUPR.

Baca juga: Pegawainya Tersangka Suap, Kementerian PUPR Tak Akan Intervensi KPK

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat tersangka terduga pemberi adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Empat tersangka diduga penerima adalah Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait  dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Baca juga: Ini Kronologi OTT Pejabat Kementerian PUPR

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP.

PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK.

Keempat tersangka terduga penerima diduga mendapatkan uang dengan kisaran jumlah bervariasi terkait kepengurusan proyek-proyek tersebut.

Baca juga: Dugaan Suap di PUPR Terkait Proyek di Daerah Bencana, KPK Pelajari Penerapan Hukuman Mati

Anggiat diduga menerima Rp 350 juta dan 5.000 dollar Amerika Serikat (AS) untuk pembangunan SPAM Lampung dan Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan.

Sementara, Meina diduga menerima suap sebesar Rp 1,42 miloar dan 22.100 dollar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa.

Nazar diduga menerima suap senilai Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Kemudian, Donny diduga menerima Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.