OTT Pejabat Kementerian PUPR, KPK Duga Ada Suap Sebelumnya Terkait Proyek Air Minum

Kompas.com - 29/12/2018, 06:11 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKetua KPK Agus Rahardjo dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pihaknya menduga transaksi suap terkait proyek penyediaan air minum di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah pernah terjadi sebelumnya.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah wilayah di Jakarta, KPK mengamankan 20 orang. Beberapa di antaranya adalah pejabat Kementerian PUPR, pejabat pembuat komitmen (PPK) hingga pihak swasta.

"Ada beberapa proyek penyediaan air minum yang dibangun di sejumlah daerah dan kami duga ada fee proyek yang kemudian diserahkan pada sejumlah pejabat di PUPR yang jumlahnya variatif. Kami menduga ini bukan transaksi pertama, terkait fee proyek air minum yang dikelola Kementerian PUPR," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Febri menjelaskan, pihaknya saat ini juga fokus mendalami lebih jauh apakah dugaan transaksi suap ini juga melibatkan proyek-proyek pengadaan air minum untuk wilayah tanggap bencana.

"Kami juga mengidentifikasi dan sedang didalami karena ada proyek air minum juga yang dilakukan di daerah tanggap bencana sehingga ini menjadi perhatian KPK, apakah di sana juga ada transaksi suap atau tidak," kata Febri.

Baca juga: OTT Pejabat Kementerian PUPR Diduga Terkait Proyek Penyediaan Air Minum

Sebab, kata dia, proyek penyediaan air minum adalah proyek yang strategis dan menyangkut hajat hidup masyarakat.

"Yang sangat kami sayangkan proyek penyediaan air minum ini kan sebenarnya untuk kepentingan publik dan saya kira ini juga menjadi perhatian dan prioritas kita semua," tegas Febri.

Dari OTT ini, tim penindakan menyita uang senilai Rp 500 juta dan 25.000 dollar Singapura. Tim KPK juga mengamankan kardus berisikan uang yang jumlahnya masih terus dihitung hingga saat ini.

"Tim masih bekerja, pemeriksaan secara intensif masih perlu kami lakukan terhadap 20 orang tersebut sehingga nanti hasilnya sesuai dengan KUHAP, baru akan disampaikan di konferensi pers maksimal 24 jam setelah peristiwa OTT ini," kata dia.

Baca juga: 20 Orang Diamankan dalam OTT Kementerian PUPR



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X