Kompas.com - 28/12/2018, 19:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengingatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta tim kampanye untuk tetap berada di tujuan utama dalam berkampanye, yaitu menyampaikan visi, misi dan program.

Alangkah lebih baik, kata Arief, jika kampanye fokus pada penyampaian visi, misi dan program, bukan hal-hal yang bermuatan negatif.

Arief menyarankan pasangan calon dan tim sukses untuk memperbanyak pertemuan dengan masyarakat.

Baca juga: Dinilai Reaktif, Timses Jokowi-Maruf Mengaku Tetap Fokus Kampanye

"Mestinya kampanye diisi penyampaian visi misi dan program, bukannya yang lain. Perbanyak pertemuan dengan masyarakat untuk sampaikan visi, misi dan program," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/12/2018).

Ditemui terpisah, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta pasangan calon dan tim sukses memaksimalkan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas.

Selain itu, ia ingatkan peserta pemilu untuk memasang alat peraga kampanye (APK) di tempat yang diizinkan, bukan di tempat yang dilarang menurut peraturan.

Bagja menambahkan, pasangan calon dapat menunjukkan kapasitas dan visi, misi, serta program mereka melalui debat publik yang akan digelar sebanyak lima kali di tahun 2019.

Paling penting, dalam debat, pasangan calon maupun tim kampanye tidak menyinggung isu suku, agama, ras, dan antargolongan.

Baca juga: Prabowo-Sandiaga Gunakan Format 5-2 saat Kampanye ke Daerah

"Pesan dari Bawaslu, jangan menyinggung soal suku, agama, ras, antargolongan," ujar Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.

Tahapan Pemilu 2019 saat ini menginjak masa kampanye. Kampanye sudah dimulai sejak 23 September 2018 dan akan berakhir 13 April 2019.

Sementara itu, terhitung sejak 14-16 April 2019 merupakan masa tenang. Hari pemungutan suara serentak dilakukan 17 April 2019.

Kompas TV Gaung pemilihan legislatif 2019 nampak tenggelam ditelanhingar bingar pemilihan presiden. Partai politik yang mendudukan kadernya sebagai Capres atau Cawapres, ikut memetik keuntungan dari maraknya gelaran Pilpres. Bagaimana nasib parpol yang tidak memiliki kader sebagai Capres?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Defisit APBN 2023 Diprediksi Mencapai Rp 598,2 Triliun

Jokowi Sebut Defisit APBN 2023 Diprediksi Mencapai Rp 598,2 Triliun

Nasional
Momen Puan Ajak 'Selfie' Jokowi, Megawati, dan Ma'ruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Momen Puan Ajak "Selfie" Jokowi, Megawati, dan Ma'ruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Nasional
Muhaimin Sebut Ada 2 Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Muhaimin Sebut Ada 2 Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Nasional
Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Nasional
Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Nasional
Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Nasional
Jokowi: Pengangguran di 2023 Akan Ditekan 6 Persen, Kemiskinan 8,5 Persen

Jokowi: Pengangguran di 2023 Akan Ditekan 6 Persen, Kemiskinan 8,5 Persen

Nasional
Pentingnya Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Pentingnya Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Jokowi: 553 Juta Warga Dunia Terancam Kemiskinan Ekstrem

Jokowi: 553 Juta Warga Dunia Terancam Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Di Sidang Praperadilan Lawan KPK, Kuasa Hukum Bupati Mimika Singgung Tak Adanya SPDP

Di Sidang Praperadilan Lawan KPK, Kuasa Hukum Bupati Mimika Singgung Tak Adanya SPDP

Nasional
Presiden Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diperkirakan 5,3 Persen

Presiden Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diperkirakan 5,3 Persen

Nasional
Ini Peran Kasat Narkoba Polres Karawang yang Ditangkap Bareskrim Polri

Ini Peran Kasat Narkoba Polres Karawang yang Ditangkap Bareskrim Polri

Nasional
KPK Periksa Bupati Mukti Agung Dalami Rotasi dan Mutasi ASN di Pemkab Pemalang

KPK Periksa Bupati Mukti Agung Dalami Rotasi dan Mutasi ASN di Pemkab Pemalang

Nasional
Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Berantas Mafia Tanah demi Wujudkan Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha

Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Berantas Mafia Tanah demi Wujudkan Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.