Kompas.com - 28/12/2018, 12:47 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengunjungi Kantor Gubernur Banten, Serang, Jumat (28/12/2018), untuk meninjau penanganan bencana tsunami yang menerjang daerah tersebut. KOMPAS.com/Devina HalimMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengunjungi Kantor Gubernur Banten, Serang, Jumat (28/12/2018), untuk meninjau penanganan bencana tsunami yang menerjang daerah tersebut.
Penulis Devina Halim
|

BANTEN, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri akan memberikan bantuan bagi desa di sekitar Selat Sunda yang terdampak bencana tsunami.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan di tahap pertama, tiap desa akan menerima bantuan sebesar Rp 50 juta. Untuk itu, Tjahjo mengatakan tim di posko penanganan perlu mendata desa-desa yang rusak akibat tsunami.

Hal itu diungkapkan Tjahjo saat bertemu dengan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk meninjau langsung proses penanganan pasca-bencana, di Kantor Gubernur, Serang, Jumat (28/12/2018).

"Kami menyediakan anggaran, semua desa yang rusak, uangnya siap, anggarannya ada, tahap pertama kita bantu Rp 50 juta per desa," kata Tjahjo.

Baca juga: Hunian Terdampak Tsunami akan Direlokasi

Dana tersebut akan diberikan langsung kepada kepala desa masing-masing, melalui bupati. Tjahjo menuturkan, bantuan itu diharapkan dapat memulihkan operasional pemerintahan setempat sehingga dapat melayani masyarakat.

Nantinya, kata Tjahjo, gubernur yang akan menentukan total anggaran yang dibutuhkan untuk proses rehabilitasi wilayah yang terdampak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tjahjo meyakinkan Gubernur Banten Wahidin bahwa anggaran untuk proses rehabilitasi tersedia. Hal itu juga sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk menggelontorkan dana perbaikan rumah.

"Pola yang digunakan sama dengan Palu dan Lombok, memang perlu jangka panjang, anggarannya siap, jangan khawatir, untuk pembangunan rumah, kantor, dan sebagainya," ungkap Tjahjo.

Baca juga: Cerita Sanusi, Pegawai PLN yang Selamat dari Tsunami dengan Memegang Erat Batang Pohon

Tjahjo menambahkan, pihaknya juga tidak masalah jika pemda setempat ingin membantu rehabilitasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD).

Menurut dia, prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemendagri adalah agar pemerintah daerah bisa pulih kembali.

Data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Rabu (26/12/2018) pukul 13.00 WIB, sebanyak 430 orang meninggal dunia karena kejadian ini. Sementara kerugian ekonomi masih dalam pendataan.

Selain korban meninggal, tercatat 1.495 orang luka-luka, 159 orang hilang. BNPB juga mencatat, ada 21.991 orang yang mengungsi di sejumlah daerah.

Jumlah ini masih sangat mungkin bertambah seiring dengan proses evakuasi yang masih terus dilakukan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Antikorupsi, Wapres Ma'ruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Hari Antikorupsi, Wapres Ma'ruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Nasional
Vonis Mark Sungkar Diperberat Jadi 2,5 Tahun Penjara

Vonis Mark Sungkar Diperberat Jadi 2,5 Tahun Penjara

Nasional
Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

Nasional
Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Nasional
Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Nasional
Menyembuhkan Islamofobia

Menyembuhkan Islamofobia

Nasional
Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Nasional
Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Nasional
Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Nasional
Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Nasional
Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Nasional
Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Nasional
Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Nasional
Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Nasional
Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.