Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/12/2018, 12:47 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

BANTEN, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri akan memberikan bantuan bagi desa di sekitar Selat Sunda yang terdampak bencana tsunami.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan di tahap pertama, tiap desa akan menerima bantuan sebesar Rp 50 juta. Untuk itu, Tjahjo mengatakan tim di posko penanganan perlu mendata desa-desa yang rusak akibat tsunami.

Hal itu diungkapkan Tjahjo saat bertemu dengan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk meninjau langsung proses penanganan pasca-bencana, di Kantor Gubernur, Serang, Jumat (28/12/2018).

"Kami menyediakan anggaran, semua desa yang rusak, uangnya siap, anggarannya ada, tahap pertama kita bantu Rp 50 juta per desa," kata Tjahjo.

Baca juga: Hunian Terdampak Tsunami akan Direlokasi

Dana tersebut akan diberikan langsung kepada kepala desa masing-masing, melalui bupati. Tjahjo menuturkan, bantuan itu diharapkan dapat memulihkan operasional pemerintahan setempat sehingga dapat melayani masyarakat.

Nantinya, kata Tjahjo, gubernur yang akan menentukan total anggaran yang dibutuhkan untuk proses rehabilitasi wilayah yang terdampak.

Tjahjo meyakinkan Gubernur Banten Wahidin bahwa anggaran untuk proses rehabilitasi tersedia. Hal itu juga sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk menggelontorkan dana perbaikan rumah.

"Pola yang digunakan sama dengan Palu dan Lombok, memang perlu jangka panjang, anggarannya siap, jangan khawatir, untuk pembangunan rumah, kantor, dan sebagainya," ungkap Tjahjo.

Baca juga: Cerita Sanusi, Pegawai PLN yang Selamat dari Tsunami dengan Memegang Erat Batang Pohon

Tjahjo menambahkan, pihaknya juga tidak masalah jika pemda setempat ingin membantu rehabilitasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD).

Menurut dia, prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemendagri adalah agar pemerintah daerah bisa pulih kembali.

Data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Rabu (26/12/2018) pukul 13.00 WIB, sebanyak 430 orang meninggal dunia karena kejadian ini. Sementara kerugian ekonomi masih dalam pendataan.

Selain korban meninggal, tercatat 1.495 orang luka-luka, 159 orang hilang. BNPB juga mencatat, ada 21.991 orang yang mengungsi di sejumlah daerah.

Jumlah ini masih sangat mungkin bertambah seiring dengan proses evakuasi yang masih terus dilakukan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com