Elite PAN Ungkap Ada Masalah dalam Seleksi Calon Kepala Daerah yang Diusung PAN

Kompas.com - 28/12/2018, 11:54 WIB
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan seusai pembacaan Rekomendasi Rakernas PAN di Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/8/2017) Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comKetua Umum PAN Zulkifli Hasan seusai pembacaan Rekomendasi Rakernas PAN di Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/8/2017)
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Cyber dan Multimedia Partai Amanat Nasional ( PAN) Agung Mozin memutuskan untuk mundur dari partai karena merasa banyak keputusan yang tidak disepakati bersama. Contohnya ketika menentukan calon yang diusung dalam pemilihan kepala daerah.

"Kalau soal pilkada, kader-kader kita bisa dikalahkan oleh orang luar. Karena apa? Ya karena hal-hal yang mungkin bendahara umum yang bisa menjelaskan," ujar Agung ketika dihubungi, Jumat (27/12/2018).

Bendahara Umum PAN Nasrullah sendiri juga sudah memutuskan mundur dari jabatannya. Agung mengatakan sebenarnya hal biasa ketika kader partai harus bersaing dengan orang non-partai dalam mendapatkan rekomendasi pilkada.

Baca juga: Lagi, Elite PAN Mundur karena Tak Cocok dengan Gaya Zulhas Kelola Partai

Untuk menentukan kader atau orang non-partai yang diusung, kata Agung, seharusnya ada pertimbangan tertentu. Misalnya dengan menggunakan hasil survei sebagai indikator pengambilan keputusannya.

"Ketika survei itu keluar ya jadi rujukan bersama secara objektif. Oke, kita enggak ambil kader tetapi mengambil yang hasil survei tertinggi, oke kita bisa sepakati itu," ujar Agung.

"Nah, ini sudah bukan kader, hasil survei tidak tertinggi, tiba-tiba dicalonkan hanya karena ada setoran lebih besar. Kader enggak, hasil survei tinggi enggak, tapi ia dicalonkan ke partai karena membayar mahar ke partai," tambah dia.

Baca juga: Beda Pendapat dengan Zulkifli Hasan, Elite PAN Putuskan Non-aktif

Agung tidak mengungkapkan pilkada mana yang dia maksud. Kata dia, ini hanya salah satu pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan mekanisme partai di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan.

Padahal, segala proses pengambilan keputusan partai sudah diatur tata caranya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Perbedaan gaya itu manusiawi, tapi apapun gayanya rujukannya kan AD/ART dan pedoman organisasi. Kalau pedoman organisasi AD/ART tidak jadi rujukan dalam mengelola partai, maka di sana akan terjadi perbedaan atau gesekan pendapat," kata dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X