Kompas.com - 28/12/2018, 10:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, pihaknya belum mengetahui perihal 3 juta KTP ganda yang diungkapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Oleh karenanya, ia meminta Kemendagri dapat menyurati KPU secara resmi, menyampaikan jika memang ada temuan 3 juta KTP ganda. Sebab, jika betul hal ini terjadi, maka akan berdampak pada data pemilih pemilu.

"Harusnya menyurati secara resmi agar kemudian kita bisa mencermati kembali apakah betul yang disampaikan Kemendagri tersebut. Ini kan juga masih disampaikan Kemendagri, sampai saat ini kita nggak tahu itu betul atau tidak," kata Ilham di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/12/2018).

Baca juga: 5.762 DPT Ganda Ditemukan di Tangerang Selatan, Ini Penyebabnya

Ilham mengatakan, jika memang ada temuan data ganda, pihaknya harus kembali mencermati data pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Selanjutnya, jika terbukti ada dugaan tersebut, maka KPU akan mencoret data pemilih yang menjadi penyebab kegandaan.

Namun demikian, Ilham yakin bahwa 3 juta KTP ganda yang disampaikan oleh Kemendagri bukan merupakan data baru. Ia menduga data ganda tersebut telah dibersihkan selama masa penyempurnaan DPT di awal November lalu.

Kemungkinan, data ganda tersebut sudah tidak ada dalam DPT hasil perbaikan II yang ditetapkan 15 November 2018.

"Sekali lagi ini saya yakini termasuk data yang sudah kita cermati sebelum DPT diumumkan," ujar Ilham.

Baca juga: KPU Karawang Telusuri Temuan 4.000 DPT Ganda

"Kita menginginkan DPT ini clear, bersih, akurat, tentu saja sudah dihasilkan kemarin setelah kita menetapkan DPThp ketiga untuk kemudian kita sampaikan ke masyarakat," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan sejumlah hambatan dalam perkembangan perekaman KTP di Indonesia yang telah mencapai 97 persen. Hal ini Tjahjo sampaikan dalam acara refleksi dan catatan akhir tahun Kemendagri.

Menurut dia, hambatan perekaman KTP salah satunya disebabkan karena adanya 3 juta KTP ganda.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Nasional
14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

Nasional
Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Nasional
Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

Nasional
Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Nasional
Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Nasional
Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Nasional
KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

Nasional
Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Nasional
Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Nasional
Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Nasional
Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Nasional
Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.