Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/12/2018, 20:33 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani mengungkap alasan mengapa TKN Jokowi terkesan reaktif merespons serangan kubu pesaing. 

Ia mengatakan reaksi TKN adalah menanggapi pertanyaan dari media yang berupaya mengklafirikasi atau meminta pandangan terkiat pernyataan kubu pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

"Mengapa TKN merespons apa yang disampaikan oleh kubu sebelah, karena itu ditanyakan oleh teman-teman media kepada TKN. Dalam konteks menjawab apa yang ditanyakan oleh media itulah sebenarnya TKN bereaksi," kata Arsul ketika dihubungi oleh Kompas.com, Kamis (27/12/2018).

Baca juga: Dukung Jokowi-Maruf, Kelompok Buruh KSPSI Minta PP 78 Direvisi

Arsul berpandangan, TKN kemungkinan tidak akan bereaksi secara khusus jika tidak dimintai tanggapan.

Kendati demikian, ia menganggap wajar apabila media meminta tanggapan TKN terkait isu yang dilontarkan kubu Prabowo-Sandiaga. 

"Begitu banyak hal-hal yang disampaikan Pak Prabowo atau Sandi Uno seringkali dinilai kontroversial sehingga punya news value, maka wajar pula diminta TKN meresponnya," jelas dia.

Ke depan, Arsul mengaku tidak memiliki strategi khusus untuk menghadapi media. 

Namun demikian, Arsul mengatakan, TKN Jokowi-Ma'ruf akan terus mengemukakan ide dan gagasan serta visi misi. Tim, kata Arsul, akan fokus pada isu-isu penting, misalnya soal hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan sosial ekonomi.

"Kami akan menekankan hal-hal yang terkait dengan visi misi dan agenda aksi pemerintahan Pak Jokowi ke depan, tapi tetap akan merespons juga pertanyaan media terkait apa yang disampaikan oleh kubu sebelah," ungkapnya.

Sebelumnya, pengamat politik dari Exposit Strategic Politica, Arif Susanto, menilai TKN Jokowi-Ma'ruf terlalu reaktif dengan isu-isu yang dilempar kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kelemahan tim Jokowi-Ma'ruf adalah sikapnya yang reaksioner," ujar Arif dalam sebuah diskusi di Jalan Pakubuwono, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Menurut Arif, tidak masalah jika TKN Jokowi-Ma'ruf melakukan perlawanan terhadap serangan-serangan lawan.

"Counter attack memang harus dilakukan. Tetapi tidak membuat tim kampanye kehilangan fokus. Tim harus tetap fokus," ujar Arif.

Baca juga: Timses Jokowi-Maruf Dinilai Terlalu Reaktif Respons Serangan Tim Prabowo-Sandiaga

Arif mengingatkan, ada hal lain yang lebih penting untuk dikerjakan yaitu menarik dukungan para swing voters.

Generasi muda, pelajar, pemilih baru, dan masyarakat menengah ke atas merupakan segmen swing voters yang harus diperlakukan serius untuk kemenangan pada Pilpres 2019.

Kompas TV Partai Amanat Nasional terus bergejolak menjelang Pilpres 2019, mulai dari pengurus yang mbalelo dengan mendukung Joko Widodo, bendahara umum mundur dan sekarang pendiri mendesak Amien Rais mundur. Spekulasipun bermunculan apakah PAN mengalami perpecahan atau memang ada pihak yang sengaja memecah belah?<br /> <br /> KompasTV akan membahasnya bersama Wakil Sekretaris Partai PAN Faldo Maldini, Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Analis Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukungan untuk Prabowo, Ganjar, dan Anies dari Sisi Ekonomi dan Pendidikan Hasil Survei LSI Denny JA

Dukungan untuk Prabowo, Ganjar, dan Anies dari Sisi Ekonomi dan Pendidikan Hasil Survei LSI Denny JA

Nasional
Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Soroti Proses Hukum Eks Dirut PT LIB yang Mandek

Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Soroti Proses Hukum Eks Dirut PT LIB yang Mandek

Nasional
Sering Ditanya Dukungan Politik, Rais Aam PBNU: Tunggu Komando, Jangan Buka Lapak Sendiri

Sering Ditanya Dukungan Politik, Rais Aam PBNU: Tunggu Komando, Jangan Buka Lapak Sendiri

Nasional
KSP: Pembentukan Angkatan Siber TNI, Mau Tak Mau Harus Bicara Politik Anggaran Juga

KSP: Pembentukan Angkatan Siber TNI, Mau Tak Mau Harus Bicara Politik Anggaran Juga

Nasional
Selebgram Angela Lee Diperiksa Polri Terkait TPPU Sindikat Narkoba Fredy Pratama

Selebgram Angela Lee Diperiksa Polri Terkait TPPU Sindikat Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Kasus BTS 4G, Kejagung Siapkan Upaya Paksa untuk Panggil Staf Anggota Komisi I dan Perwakilan BPK

Kasus BTS 4G, Kejagung Siapkan Upaya Paksa untuk Panggil Staf Anggota Komisi I dan Perwakilan BPK

Nasional
Perbaikan 41 Kapal Perang TNI AL, KSAL: Tak Ada Target Selesai, Sesuaikan Kemampuan Galangan Kapal

Perbaikan 41 Kapal Perang TNI AL, KSAL: Tak Ada Target Selesai, Sesuaikan Kemampuan Galangan Kapal

Nasional
Saksi Sebut Istri Rafael Alun Hanya ke Kantor Saat Ada Acara

Saksi Sebut Istri Rafael Alun Hanya ke Kantor Saat Ada Acara

Nasional
KPK Duga Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Kementan Disobek dan Dihancurkan

KPK Duga Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Kementan Disobek dan Dihancurkan

Nasional
Dugaan Korupsi di Kementan Bertambah, Ada Gratifikasi dan TPPU

Dugaan Korupsi di Kementan Bertambah, Ada Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Ganjar Bantah ke Surabaya untuk Temui Khofifah

Ganjar Bantah ke Surabaya untuk Temui Khofifah

Nasional
SBY Bertemu Jokowi, Demokrat Tak Berandai-andai Masuk Kabinet

SBY Bertemu Jokowi, Demokrat Tak Berandai-andai Masuk Kabinet

Nasional
4 Hakim 'Dissenting' soal MK Putuskan UU Ciptaker Konstitusional

4 Hakim "Dissenting" soal MK Putuskan UU Ciptaker Konstitusional

Nasional
MK Sebut UU Ciptaker 2023 Tak Perlu Partisipasi Publik Berarti karena dari Perppu

MK Sebut UU Ciptaker 2023 Tak Perlu Partisipasi Publik Berarti karena dari Perppu

Nasional
MK Anggap Perppu Ciptaker Jokowi Penuhi Syarat Kegentingan yang Memaksa

MK Anggap Perppu Ciptaker Jokowi Penuhi Syarat Kegentingan yang Memaksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com