Djoko Santoso: Soal HAM, Pak Prabowo Waktu Jadi Cawapresnya Bu Megawati Lolos

Kompas.com - 27/12/2018, 19:19 WIB
Ketua Tim Pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Djoko Santoso di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Ketua Tim Pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Djoko Santoso di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, mengaku tak khawatir jika Prabowo diserang terkait isu HAM dalam debat capres yang akan digelar pada 17 Januari 2019.

Ia mengatakan, isu HAM yang digunakan untuk menyerang Prabowo selalu didaur ulang menjelang Pilpres.

"Jadi gini, HAM itu daur ulang. Dulu waktu Pak Prabowo jadi cawapresnya Bu Megawati (Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri) tidak diserang. Lolos-lolos saja," kata Djoko saat ditemui di Tebet, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Baca juga: Timses Jokowi-Maruf Prediksi Masalah HAM Masa Lalu Ditanyakan dalam Debat

Menurut Djoko, Prabowo dituding melanggar HAM saat masa peralihan dari Orde Baru ke masa reformasi.

Ia menilai, tuduhan pelanggaran HAM pada masa peralihan itu tak seberat jika dituding melanggar HAM pada era reformasi.

Djoko mengatakan, ia akan lebih memilih melanggar HAM jika taruhannya adalah keamanan negara.

Baca juga: Tak Takut Isu HAM di Debat Pertama, Tim Prabowo Justru Ingin Tagih Janji Jokowi

"Bagi saya itu, kalau disuruh saya melanggar HAM, dan 5 tahun lalu saya pernah ditanya itu, melanggar HAM atau negara ini jadi rusak atau runtuh? Lebih baik melanggar HAM. Kan saya saja yang dihukum, negara tetap utuh. Itu pilihan bagi orang yang bertugas di wilayah krisis," lanjut dia.

Tema dalam debat capres pertama yang digelar 17 Januari 2019 adalah soal hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. 



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X