Djoko Santoso: Soal HAM, Pak Prabowo Waktu Jadi Cawapresnya Bu Megawati Lolos

Kompas.com - 27/12/2018, 19:19 WIB
Ketua Tim Pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Djoko Santoso di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetua Tim Pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Djoko Santoso di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, mengaku tak khawatir jika Prabowo diserang terkait isu HAM dalam debat capres yang akan digelar pada 17 Januari 2019.

Ia mengatakan, isu HAM yang digunakan untuk menyerang Prabowo selalu didaur ulang menjelang Pilpres.

"Jadi gini, HAM itu daur ulang. Dulu waktu Pak Prabowo jadi cawapresnya Bu Megawati (Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri) tidak diserang. Lolos-lolos saja," kata Djoko saat ditemui di Tebet, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Baca juga: Timses Jokowi-Maruf Prediksi Masalah HAM Masa Lalu Ditanyakan dalam Debat

Menurut Djoko, Prabowo dituding melanggar HAM saat masa peralihan dari Orde Baru ke masa reformasi.

Ia menilai, tuduhan pelanggaran HAM pada masa peralihan itu tak seberat jika dituding melanggar HAM pada era reformasi.

Djoko mengatakan, ia akan lebih memilih melanggar HAM jika taruhannya adalah keamanan negara.

Baca juga: Tak Takut Isu HAM di Debat Pertama, Tim Prabowo Justru Ingin Tagih Janji Jokowi

"Bagi saya itu, kalau disuruh saya melanggar HAM, dan 5 tahun lalu saya pernah ditanya itu, melanggar HAM atau negara ini jadi rusak atau runtuh? Lebih baik melanggar HAM. Kan saya saja yang dihukum, negara tetap utuh. Itu pilihan bagi orang yang bertugas di wilayah krisis," lanjut dia.

Tema dalam debat capres pertama yang digelar 17 Januari 2019 adalah soal hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X