Djoko Santoso: Soal HAM, Pak Prabowo Waktu Jadi Cawapresnya Bu Megawati Lolos

Kompas.com - 27/12/2018, 19:19 WIB
Ketua Tim Pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Djoko Santoso di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetua Tim Pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Djoko Santoso di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, mengaku tak khawatir jika Prabowo diserang terkait isu HAM dalam debat capres yang akan digelar pada 17 Januari 2019.

Ia mengatakan, isu HAM yang digunakan untuk menyerang Prabowo selalu didaur ulang menjelang Pilpres.

"Jadi gini, HAM itu daur ulang. Dulu waktu Pak Prabowo jadi cawapresnya Bu Megawati (Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri) tidak diserang. Lolos-lolos saja," kata Djoko saat ditemui di Tebet, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Baca juga: Timses Jokowi-Maruf Prediksi Masalah HAM Masa Lalu Ditanyakan dalam Debat


Menurut Djoko, Prabowo dituding melanggar HAM saat masa peralihan dari Orde Baru ke masa reformasi.

Ia menilai, tuduhan pelanggaran HAM pada masa peralihan itu tak seberat jika dituding melanggar HAM pada era reformasi.

Djoko mengatakan, ia akan lebih memilih melanggar HAM jika taruhannya adalah keamanan negara.

Baca juga: Tak Takut Isu HAM di Debat Pertama, Tim Prabowo Justru Ingin Tagih Janji Jokowi

"Bagi saya itu, kalau disuruh saya melanggar HAM, dan 5 tahun lalu saya pernah ditanya itu, melanggar HAM atau negara ini jadi rusak atau runtuh? Lebih baik melanggar HAM. Kan saya saja yang dihukum, negara tetap utuh. Itu pilihan bagi orang yang bertugas di wilayah krisis," lanjut dia.

Tema dalam debat capres pertama yang digelar 17 Januari 2019 adalah soal hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

Nasional
Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

Nasional
Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Nasional
Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

Nasional
PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

Nasional
Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

Nasional
BPIP dan KPK Bumikan Pancasila

BPIP dan KPK Bumikan Pancasila

Nasional
Tjahjo Kumolo Tegaskan ASN Wajib Setia terhadap Pancasila seperti TNI

Tjahjo Kumolo Tegaskan ASN Wajib Setia terhadap Pancasila seperti TNI

Nasional
Riset Nagara Institute: Nasdem Paling Tinggi Terpapar Dinasti Politik

Riset Nagara Institute: Nasdem Paling Tinggi Terpapar Dinasti Politik

Nasional
Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Nasional
Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Nasional
Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Nasional
Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Andal

Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Andal

Nasional
Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Nasional
Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X