Eddy Sindoro Didakwa Suap Panitera PN Jakpus Rp 150 juta dan 50.000 Dollar AS

Kompas.com - 27/12/2018, 15:12 WIB
Mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (26/12/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (26/12/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro didakwa memberikan suap sebesar Rp 150 juta dan 50.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada panitera pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Edy Nasution.

"Memberi uang sejumlah Rp 150 juta dan 50.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada Edy Nasution selaku panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Basir, saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Edy menunda proses pelaksanaan aanmaning terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP).

Suap juga sebagai pelicin agar Edy menerima pendaftaran peninjauan kembali (PK) PT Across Asia Limited (PT AAL) meskipun sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. 

Penundaan aanmaning

Jaksa menjelaskan, pemberian uang terkait penundaan aanmaning, menyangkut pada perkara niaga antara PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) melawan PT Kwang Yang Motor Co.Ltd (PT KYMCO).

Berdasarkan putusan Singapore International Abitration Centre tertanggal 1 Juli 2013, PT MTP dinyatakan wanprestasi. Menurut jaksa, PT MTP juga diwajibkan membayar ganti rugi kepada PT KYMCO sebesar 11.100.000 dollar AS.

"PT KYMCO pada tanggal 24 Desember 2013 mendaftarkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar putusan tersebut dapat dieksekusi di Indonesia," ujar jaksa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mengetahui adanya panggilan aanmaning tersebut, terdakwa (Eddy) memerintahkan Wresti Kristian Hesti Susetyowati mengupayakan penundaan aanmaning," lanjut jaksa.

Baca juga: Arahkan Eddy Sindoro Tak Lewat Pintu Imigrasi, Staf AirAsia Beralasan Waktu yang Mepet

Tanggal 14 Desember 2015, Wresti menemui Edy di PN Jakarta Pusat dan meminta penundaan aanmaning PT MTP. Edy, kata jaksa, menyetujui permintaan itu dan meminta imbalan uang Rp 100 juta.

"Wresti Kristian Hesti Susetyowati meminta persetujuan terdakwa bahwa uang Rp 100 juta akan diminta dari Hery Soegiarto dan terdakwa menyetujuinya," ungkap jaksa.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpora Laporkan Sanksi dari WADA kepada Indonesia ke Wapres

Menpora Laporkan Sanksi dari WADA kepada Indonesia ke Wapres

Nasional
Kemenkes Temukan Banyak Kasus Covid-19 Terjadi di SMP dan SMA

Kemenkes Temukan Banyak Kasus Covid-19 Terjadi di SMP dan SMA

Nasional
Bung Hatta dan Asal-usul Nama Indonesia

Bung Hatta dan Asal-usul Nama Indonesia

Nasional
AHY Menang, PT DKI Jakarta Tolak Banding yang Diajukan Jhoni Allen

AHY Menang, PT DKI Jakarta Tolak Banding yang Diajukan Jhoni Allen

Nasional
Saat MK Tolak Gugatan UU ITE dan Nyatakan Pemblokiran Internet Papua Konstitusional...

Saat MK Tolak Gugatan UU ITE dan Nyatakan Pemblokiran Internet Papua Konstitusional...

Nasional
Satgas: Capaian Vaksinasi Covid-19 pada Lansia Masih Jauh dari Harapan

Satgas: Capaian Vaksinasi Covid-19 pada Lansia Masih Jauh dari Harapan

Nasional
Gerindra: Sudah Tepat Kami Dorong Prabowo Maju Pilpres karena Disukai Milenial

Gerindra: Sudah Tepat Kami Dorong Prabowo Maju Pilpres karena Disukai Milenial

Nasional
Saat 3 Hakim MK Sebut UU Minerba Cacat Formil, tapi Gugatannya Tetap Ditolak...

Saat 3 Hakim MK Sebut UU Minerba Cacat Formil, tapi Gugatannya Tetap Ditolak...

Nasional
4.241.809 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Keputusan Pemerintah Turunkan Harga PCR

4.241.809 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Keputusan Pemerintah Turunkan Harga PCR

Nasional
14 Cabang Olahraga Nasional Difokuskan untuk Ditata Ulang

14 Cabang Olahraga Nasional Difokuskan untuk Ditata Ulang

Nasional
Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Lagi Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Lagi Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Covid-19 Naik di Sejumlah Negara, Kemenkes: Vaksinasi Saja Tak Cukup

Covid-19 Naik di Sejumlah Negara, Kemenkes: Vaksinasi Saja Tak Cukup

Nasional
Harga Sudah Turun, Tes PCR untuk Syarat Naik Pesawat Tetap Dikritik

Harga Sudah Turun, Tes PCR untuk Syarat Naik Pesawat Tetap Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan | Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

[POPULER NASIONAL] Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan | Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

Nasional
Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.