Kasus Oesman Sapta, Bawaslu Lanjutkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi KPU

Kompas.com - 27/12/2018, 13:13 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengungkapkan bahwa kepemimpinannya sah secara hukum. Ia pun menunjukan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengungkapkan bahwa kepemimpinannya sah secara hukum. Ia pun menunjukan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melanjutkan penyelidikan dugaan pelanggaran administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas kasus pencalonan Oesman Sapta Odang ( OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Penyelidikan dilanjutkan melalui sidang pemeriksaan yang akan digelar Jumat (28/12/2018).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Abhan dalam sidang awalan dugaan pelanggaran administrasi KPU atas kasus pencalonan OSO yang digelar Kamis (27/12/2018).

"Menetapkan, menyatakan laporan yang disampaikan pelapor diterima dan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan," kata Abhan di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.

"Selanjutnya kami akan agendakan untuk pemeriksaan besok hari Jumat jam 14.00 dengan agenda pembacaan pokok-pokok laporan dari pelapor. Kalau KPU sudah siap kami minta untuk menyampaikan tanggapan, kalau tidak nanti sidang berikutnya," sambung dia.

Baca juga: KPU Tegaskan OSO Tak Masuk dalam DCT Caleg DPD

Seperti diketahui, KPU dilaporkan ke Bawaslu karena diduga melakukan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu.

Laporan mengenai dugaan pelanggaran pidana pemilu dibuat oleh Kuasa Hukum OSO Firman Kadir, tertanggal 8 Desember 2018. Melalui laporannya, Firman menuding KPU melanggar pidana pemilu karena tak jalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Putusan tersebut memerintahkan KPU mencabut Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD yang tidak memuat nama OSO. Majelis Hakim juga meminta KPU menerbitkan DCT baru dengan mencantumkan nama OSO di dalamnya.

Pelapor kedua atas nama Dodi Abdul Kadir, yang juga Kuasa Hukum OSO. Kepada Bawaslu, ia mengadukan surat KPU yang memerintahkan OSO mundur dari jabatan ketua umum. Laporan dibuat pada tanggal 18 Desember 2018.

Baca juga: Dilaporkan OSO ke Bareskrim, KPU Tak Akan Ubah Keputusannya.

Sebelumnya, KPU meminta Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari pengus partai politik hingga Jumat (21/12/2018). Hal itu disampaikan KPU melalui surat tertulis.

Surat pengunduran diri ini diperlukan untuk syarat pencalonan diri OSO sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.

Jika sampai tanggal yang telah ditentukan OSO tak juga menyerahkan surat pengunduran diri, maka KPU tak akan memasukan yang bersangkutan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) partai politik.

KPU mengklaim, sikap mereka berdasar pada putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Nasional
Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

Nasional
Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

Nasional
PKS Gelar Rakernas, Susun Strategi Kemenangan Jelang 2024

PKS Gelar Rakernas, Susun Strategi Kemenangan Jelang 2024

Nasional
Polemik Vaksinasi Gotong Royong

Polemik Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kronologi OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah | Ketum PBNU Usulkan Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Berzakat

[POPULER NASIONAL] Kronologi OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah | Ketum PBNU Usulkan Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Berzakat

Nasional
Pimpinan dan Dewas KPK Diagendakan Hadiri Pemakaman Artidjo Alkostar Pagi Ini

Pimpinan dan Dewas KPK Diagendakan Hadiri Pemakaman Artidjo Alkostar Pagi Ini

Nasional
Artidjo Alkostar Dimakamkan di Kompleks Pemakaman UII Yogyakarta

Artidjo Alkostar Dimakamkan di Kompleks Pemakaman UII Yogyakarta

Nasional
Isu Kudeta di Demokrat yang Berujung Pemecatan 7 Kader

Isu Kudeta di Demokrat yang Berujung Pemecatan 7 Kader

Nasional
UPDATE: 1,32 Juta Kasus Covid-19 dan Penerjunan Tim Supervisi 3 T di 7 Provinsi

UPDATE: 1,32 Juta Kasus Covid-19 dan Penerjunan Tim Supervisi 3 T di 7 Provinsi

Nasional
Hari Ini, Jokowi Resmikan Pengoperasian KRL Yogyakarta-Solo

Hari Ini, Jokowi Resmikan Pengoperasian KRL Yogyakarta-Solo

Nasional
Saat Peraih Penghargaan Antikorupsi Ditangkap KPK…

Saat Peraih Penghargaan Antikorupsi Ditangkap KPK…

Nasional
Duka Mendalam atas Kepergian Artidjo Alkostar, Algojo Para Koruptor

Duka Mendalam atas Kepergian Artidjo Alkostar, Algojo Para Koruptor

Nasional
Hari ini Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Pekerja Publik di Yogyakarta

Hari ini Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Pekerja Publik di Yogyakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X