Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca-tsunami Selat Sunda, BNPB Tekankan Pentingnya Shelter

Kompas.com - 26/12/2018, 20:58 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menekankan pentingnya tempat berlindung atau shelter di kawasan pantai yang rawan tsunami.

Sutopo menjelaskan, shelter tersebut akan menjadi tempat evakuasi bagi masyarakat ketika bencana tsunami terjadi.

"Shelter itu berfungsi untuk masyarakat langsung evakuasi karena prinsip evakuasi tsunami bukan lari sejauh-jauhnya tapi lari setinggi-tingginya," ujar Sutopo saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (26/12/2018).

Ia pun berkaca dari peristiwa tsunami yang melanda Banten dan Lampung, pada Sabtu (22/12/2018) malam.

Baca juga: Tangis Haru Mengenang Para Korban Tsunami Aceh, 14 Tahun Lalu…

Jumlah shelter di Banten, kata Sutopo, hanya sebanyak dua unit, yang terletak di Kecamatan Wanasalam dan Kecamatan Labuan.

Padahal menurutnya, Indonesia membutuhkan 2.200 unit tempat evakuasi sementara (TES). Idealnya, kata dia, setiap dua kilometer di pantai rawan tsunami, terdapat satu shelter. Pada kenyataannya, hanya terdapat 50 unit shelter di Tanah Air.

Sutopo kemudian mencontohkan beberapa shelter di Indonesia. Salah satunya yang berada di Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

Shelter di Padang tersebut berbentuk bangunan lima lantai, dengan ketinggian 22 meter, dan luas 2.500 meter persegi. Tempat yang dilengkapi fasilitas MCK dan dapur umum tersebut dapat menampung 4.500 orang.

"Jadi di daerah pantai yang padat penduduk perlu di tengahnya satu shelter yang bisa melayani masyarakat untuk radius 500 meter sampai 1 kilometer. Mereka akan lari untuk evakuasi ke sini," terangnya.

Variasi lainnya adalah dengan memanfaatkan alam sekitar. Ia menuturkan, bukit di dekat pantai dapat digunakan sebagai area shelter, yang diperlukan adalah membangun aksesnya.

Shelter tsunami seperti itu terdapat di Pulau Panjang, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Berikutnya adalah dengan memanfaatkan hotel sebagai tempat evakuasi seperti di Sanur, Bali. Menurutnya, Banten perlu meniru hal tersebut.

"Di Bali sudah banyak dikembangkan hotel-hotel yang bisa digunakan untuk shelter evakuasi saat ancaman tsunami, di Padang juga sama. Banten juga harusnya sama," ungkap dia.

Sutopo berpandangan, pembangunan shelter tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, para investor juga dapat berkontribusi untuk membangunnya bagi para wisatawan.

Baca juga: Simic Lelang Jersey untuk Bantu Korban Tsunami Selat Sunda

Sebelumnya, tsunami melanda pantai di sekitar Selat Sunda, Sabtu (22/12/2018) malam. Tsunami tersebut dipicu oleh longsoran bawah laut dan erupsi Gunung Anak Krakatau.

Data sementara BNPB hingga Rabu (26/12/2018) pukul 13.00 WIB, sebanyak 430 orang meninggal dunia karena kejadian ini. Sementara kerugian ekonomi masih dalam pendataan.

Selain korban meninggal, tercatat 1.495 orang luka-luka, 159 orang hilang. BNPB juga mencatat, ada 21.991 orang yang mengungsi di sejumlah daerah.

Jumlah ini masih sangat mungkin bertambah seiring dengan proses evakuasi yang masih terus dilakukan.

Kompas TV Empat hari pasca-tsunami, kondisi Kecamatan Sumur di Pandeglang Banten, masih lumpuh. Rabu (26/12) pagi, kepolisian daerah Banten, membantu mendistribusikan bantuan ke sejumlah desa terpelosok di Kecamatan Sumur. <br /> Dari total 7 desa, Desa Taman Jaya dan Ujung Jaya menjadi 2 desa terjauh, dari posko pusat logistik Kecamatan Sumur.<br /> Rusaknya jalan, ditambah hujan yang terus mengguyur, membuat medan menuju sejumlah desa di Kecamatan Sumur masih sulit dijangkau.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com