PAN: Surat Terbuka untuk Amien Rais Ditulis oleh Mereka yang Sudah Lama Tak Aktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai, kritikan yang disampaikan para pendiri partai terhadap Amien Rais tidak perlu dianggap serius.

Menurut dia, para pendiri PAN tersebut sudah lama tak aktif di partai.  

"Surat tersebut ditulis dan ditandatangani oleh mereka yang sudah lama sekali tidak aktif dan tidak mengikuti isu dan arah perjuangan politik PAN," ujar Saleh melalui keterangan tertulis, Rabu (26/12/2018).

Oleh karena itu, menurut Saleh, surat terbuka mereka terhadap Amien Rais tidak jelas landasan berpikirnya dan ganjil. Apalagi, surat tersebut ditulis oleh orang yang juga telah mengundurkan diri dari PAN.

Baca juga: Pendiri PAN Sebut Amien Rais Perkeruh Suasana dengan Sebar Kebangkitan PKI

"Sebagai orang yang sudah mengundurkan diri, tentu sangat tidak tepat jika ikut campur lagi urusan PAN," ujar Saleh.

Sebelumnya, lima pendiri PAN mengkritik pernyataan dan sikap politik Amien Rais.

Lima pendiri PAN itu adalah Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohamad, Toeti Heraty, dan Zumrotin. Kritikan terhadap Amien Rais tersebut mereka sampaikan lewat surat terbuka.

Mereka bahkan meminta Amien untuk berhenti dari dunia politik praktis dan keanggotaan PAN.

Ada sejumlah alasan yang membuat lima pendiri PAN mengeluarkan pernyataan tersebut. Pertama, Amien dinilai cenderung eksklusif dan tidak menjaga kerukunan bangsa di setiap pernyataannya.

Baca juga: Sekjen PAN Pilih Abaikan Kritikan Para Pendiri ke Amien Rais

Kedua, Amien disebut telah mendukung dan bergabung dengan politisi yang akan mengembalikan kekuatan orde baru. Padahal Amien merupakan salah satu tokoh reformasi.

Ketiga, Amien dinilai telah menjadikan agama sebagai alat meraih kekuasaan. Keempat, Amien juga disebut telah memperkeruh suasana karena menyebarkan berita kebangkitan PKI.

Terakhir, Amien disebut berat menyerahkan PAN kepada generasi berikutnya karena terus menerus mengeluarkan manuver politik.