Pendiri PAN Sebut Amien Rais Perkeruh Suasana dengan Sebar Kebangkitan PKI

Kompas.com - 26/12/2018, 13:37 WIB
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Dewan Pertimbangan PAN Amien Rais (kiri) usai membuka Rakernas PAN di Jakarta, Kamis (9/8). Dalam rakernas tersebut PAN secara resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/18. Akbar Nugroho GumayKetua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Dewan Pertimbangan PAN Amien Rais (kiri) usai membuka Rakernas PAN di Jakarta, Kamis (9/8). Dalam rakernas tersebut PAN secara resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/18.
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima pendiri Partai Amanat Nasional ( PAN) mengkritik Amien Rais dengan menyebutnya memperkeruh suasana negara. Hal ini karena Amien Rais disebut ikut menyebar berita tentang kebangkitan PKI.

Lima pendiri yang dimaksud adalah Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohammad, Toeti Heraty, dan Zumrotin. Pernyataan mereka disampaikan dalam bentuk surat terbuka yang dibagikan pada Rabu (26/12/2018).

"Saudara sebagai ilmuwan politik telah gagal mencerdaskan bangsa dengan ikut mengeruhkan suasana dalam negeri dalam menyebarkan berita yang jauh dari kebenaran tentang kebangkitan PKI di negeri kita," isi surat terbuka tersebut.

Baca juga: Polemik Soeharto Guru Korupsi, Sekjen PDI-P Singgung Posisi Amien Rais

Pernyataan-pernyataan Amien Rais disebut tidak menumbuhkan kerukunan bangsa. Lima pendiri PAN menilai manuver Amien Rais bersifat destruktif bagi masa depan partai.

Hal lain yang juga disoroti para pendiri PAN itu adalah sikap Amien Rais berkaitan dengan kembalinya era orde baru.

"Saudara sebagai tokoh reformasi yang ikut berperan dalam mengakhiri kekuasaan orde baru telah bersimpati, mendukung, dan bergabung dengan politisi yang beraspirasi mengembalikan kekuatan orde baru ke kancah politik Indonesia," isi surat terbuka tersebut.

Dalam Pemilihan Presiden 2019, Amien Rais masuk dalam jajaran Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu sering disebut ingin mengembalikan era order baru di Indonesia.

Profil pendiri PAN

Baik Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohammad, Toeti Heraty, dan Zumrotin sudah beberapa kali mengkritik partai yang mereka dirikan itu.

Abdillah Toha misalnya pernah mengkritik Hatta Rajasa yang pada Pilpres 2014 lebih percaya pada survei abal-abal yang menyebut pasangan Prabowo-Hatta menang pemilu. Toha sempat membuat surat terbuka terkait hal tersebut.

Sementara itu, Albert Hasibuan merupakan salah satu aktivis reformasi yang bersama Amien Rais tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (Mara). Mara merupakan salah satu organ gerakan reformasi yang turut menumbangkan Presiden Soeharto dari tampuk kepemimpinan selama 32 tahun.

Setelah Soeharto lengser, sejumlah aktivis dari Mara di antaranya Amien Rais, Faisal Basri, dan Albert Hasibuan melanjutkan perjuangan politiknya ke ranah praktis dengan mendirikan PAN.

Sementara itu, Goenawan Mohamad resmi mundur dari PAN setelah partai tersebut mendukung Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X