Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Tragedi Lion Air dan Aspek Hukumnya

Kompas.com - 25/12/2018, 19:05 WIB
Petinggi Lion Air Grup saat menggelar konferensi pers di Lion Tower, Jakarta, Rabu (28/11/2018) KOMPAS.com/YOGA SUKMANAPetinggi Lion Air Grup saat menggelar konferensi pers di Lion Tower, Jakarta, Rabu (28/11/2018)

Pasca-kecelakaan pesawat terbang Lion Air JT-610, banyak sekali permasalahan hukum yang harus diselesaikan. Tidak hanya tentang nasib dari para keluarga korban yang konon hingga saat ini masih belum tuntas diselesaikan, akan tetapi juga hal yang menyangkut tuntutan terhadap pabrik pembuat pesawat terbang Boeing yang dinilai juga harus turut bertanggung jawab terhadap terjadinya kecelakaan tersebut.  

Catatan teknis tentang produk baru yang harus diikuti oleh operator pengguna pesawat terbang yang menggunakannya, dipandang juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dari sebuah pabrik pesawat terbang sekelas Boeing. Sampai di mana tanggung jawab Boeing terhadap kepatuhan dari maskapai pengguna produknya dalam mengikuti standar prosedur pengoperasiannya yang sering berubah cepat sesuai kemajuan teknologi penerbangan.

Industri penerbangan di Indonesia memang tengah bergerak dengan cepat, bahkan mengacu kepada beberapa catatan yang ada, pertumbuhan penumpang beberapa tahun lalu telah pernah mencapai angka 10 hingga 15 persen setiap tahunnya. Pada titik inilah sebenarnya dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam dua dekade belakangan ini pertumbuhan penumpang setiap tahun yang merambah naik secara berangsur-angsur telah gagal diantisipasi dalam hal penyediaan sdm dan infrastrukturnya.  Hal ini menyebabkan Indonesia kini berhadapan dengan cukup banyak tantangan yang harus dapat diselesaikan dengan segera.

Salah satu tantangan yang kurang memperoleh perhatian adalah aspek hukum dalam industri penerbangan di Indonesia. Tidak hanya perhatian akan tetapi kajian tentang aspek hukum udara memang masih belum banyak terlihat aktifitasnya.

Jusman S.D dalam catatannya menggaris bawahi bahwa: “Sebagai Ilmu, hukum udara sering kali tidak dipandang sebagai bidang yang strategis oleh kalangan praktisi hukum di Indonesia.”  Padahal bila kita melihat pertumbuhan industri penerbangan yang sangat menjanjikan itu adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peran penting dalam perkembangan ekonomi nasional.  

Dalam konteks inilah, maka wajar saja bila kemudian kita melihat bahwa sangat dibutuhkan adanya suatu peraturan yang dapat melindungi dan mengatur proses perkembangan Industri  Penerbangan di Indonesia. Pada strata Internasional antisipasi terhadap pengembangan industri penerbangan global sudah jauh lebih maju dilakukan.  

Salah satu contoh adalah "Cape Town Convention 2001". Konvensi inilah yang merupakan kunci dari aturan hukum yang telah memungkinkan banyak Maskapai Penerbangan di Indonesia terutama Lion Air memperoleh kesempatan dengan banyak kemudahan dalam proses pengadaan pesawat terbang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Cape Town Convention 2001 merupakan suatu perjanjian internasional yang dibuat dalam rangka menyeragamkan atau standardisasi secara universal transaksi pembiayaan yang terkait dengan benda bergerak khususnya pesawat terbang dan mesin pesawat udara. Sosialisasi dari Cape Town Convention 2001, salah satunya telah pula dilakukan oleh seorang pakar hukum udara Prita Amalia SH MH. dengan menerbitkan buku: “Industri Penerbangan di Indonesia – Aspek Hukum Pasca Cape Town Convention 2001”, pada tahun 2016 yang lalu.  

Yang menarik dari buku ini adalah seperti yang diutarakan oleh Prof Dr H E Saefullah Wiradipradja SH LL M. bahwa akan terdapat masalah saat Indonesia meratifikasi Konvensi Cape Town 2001 tersebut. Persoalannya, hukum yang berlaku dalam konvensi Cape Town 2001 ini adalah sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law, sementara hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan sistem hukum Eropa continental atau Civil Law. 

Nah, penulis buku Prita Amalia telah menuangkan tulisan dalam bukunya itu yang memberikan argumentasi yang memadai tentang bagaimana mengatasi kesulitan ketika Indonesia telah meratifikasi Konvensi Cape Town 2001 yang memberlakukan hukum Anglo Saxon, tidak menghambat perkembangan industri penerbangan di Indonesia berkaitan dengan pengembangan armada penerbangannya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungan Hari Kedua, Jokowi Akan Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali dan Hadiri Rapim Kadin

Kunjungan Hari Kedua, Jokowi Akan Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali dan Hadiri Rapim Kadin

Nasional
Eks Jubir Pertanyakan Naiknya Harta Kekayaan Pimpinan KPK Nurul Ghufron

Eks Jubir Pertanyakan Naiknya Harta Kekayaan Pimpinan KPK Nurul Ghufron

Nasional
Saat PSI Dinilai Lancang karena Minta Sahroni Mundur dari Ketua Pelaksana Formula E

Saat PSI Dinilai Lancang karena Minta Sahroni Mundur dari Ketua Pelaksana Formula E

Nasional
Kala Risma Dikritik Saat Minta Tunarungu Berbicara…

Kala Risma Dikritik Saat Minta Tunarungu Berbicara…

Nasional
[POPULER NASIONAL] Karantina Perjalanan Luar Negeri Diperpanjang Jadi 10 Hari | Tanggapan Mahfud MD soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

[POPULER NASIONAL] Karantina Perjalanan Luar Negeri Diperpanjang Jadi 10 Hari | Tanggapan Mahfud MD soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

Nasional
Profil Hillary Brigitta Lasut, Anggota Termuda DPR yang Minta Ajudan dari TNI

Profil Hillary Brigitta Lasut, Anggota Termuda DPR yang Minta Ajudan dari TNI

Nasional
Jelang Perayaan Natal, Berikut Perincian Aturan dari Kemenag yang Harus Diperhatikan...

Jelang Perayaan Natal, Berikut Perincian Aturan dari Kemenag yang Harus Diperhatikan...

Nasional
Lelang Lukisan Penyandang Disabilitas, Risma: Laku Rp 358.700.000, Uang Dikembalikan ke Seniman

Lelang Lukisan Penyandang Disabilitas, Risma: Laku Rp 358.700.000, Uang Dikembalikan ke Seniman

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Pemerintah Larang Pejabat ke Luar Negeri Cegah Varian Omicron

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Pemerintah Larang Pejabat ke Luar Negeri Cegah Varian Omicron

Nasional
Mensos Risma: Saya Ingin Optimalkan Kemampuan Tunarungu, Minimal Bisa Minta Tolong

Mensos Risma: Saya Ingin Optimalkan Kemampuan Tunarungu, Minimal Bisa Minta Tolong

Nasional
BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.