Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KKP Akan Ganti Perahu dan Alat Tangkap Nelayan yang Terdampak Tsunami

Kompas.com - 24/12/2018, 23:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pihaknya akan membantu penggantian perahu dan alat tangkap ikan nelayan yang terdampak tsunami Selat Sunda.

Kebijakan tersebut dikhususkan kepada nelayan yang bobot kapalnya di bawah 5 gros ton (GT). Sebab, kata Susi, mereka merupakan salah satu stakeholder bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Besok kami rapat memutuskan bantuan apa, bagaimana kami akan bergerak," kata Susi saat diwawancarai di atas pesawat dalam perjalanan dari Jakarta untuk meninjau wilayah pesisir terdampak tsunami di Banten, Senin (24/12/2018).

Baca juga: Pemkot Jaksel Jamin Tempat Pemakaman bagi Warganya yang Jadi Korban Tsunami

"Nah untuk kemudian posko untuk makanan selanjutnya (seperti apa), masa tanggap darurat, kemudian jangka panjang, penggantian perahu, kemudian alat tangkap untuk nelayan-nelayan yang kapalnya di bawah 5 GT. Karena itu termasuk para stake holder yang kami bantu," lanjut Susi.

Ia menambahkan, KKP juga akan memerhatikan nasib keluara para nelayan untuk bertahan hidup di saat peralatan melaut mereka rusak tersapu tsunami.

Susi mengatakan, KKP akan terus mendata jumlah kerusakan infrastruktur yang berkaitan dengan mata pencaharian nelayan.

"Kami sudah kumpulkan (data) tapi tentunya (nanti) berkembang. Nanti kita lihat setelah kami inventarisasi," lanjut Susi.

Sementara itu, Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran, evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban bencana tsunami di sepanjang daerah terdampak tsunami di Selat Sunda.

Baca juga: Pemindahan Kendaraan Rusak akibat Tsunami Selat Sunda Terkendala

Data sementara hingga Senin (24/12/2018) pukul 17.00 WIB, tercatat 373 orang meninggal dunia, 1.459 orang luka-luka, 128 orang hilang, dan 5.665 orang mengungsi.

Kerugian fisik akibat tsunami meliputi 681 unit rumah rusak, 69 unit hotel dan villa rusak, 420 unit perahu dan kapal rusak, 60 unit warung dan toko rusak, dan puluhan kendaraan rusak.

"Beberapa daerah yang sebelumnya sulit dijangkau karena akses jalan rusak dan tertutup oleh material hanyutan tsunami, sebagian sudah dapat jangkau petugas beserta kendaraan dan alat berat. Hal ini menyebabkan korban terus ditemukan oleh petugas tim SAR gabungan," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/12/2018).

Kompas TV Untuk membantu dan meringankan, beban korban bencana tsunami yang menimpah warga banten serta Lampung. Organisasi kepemudaan di Indramayu, Jawa Barat, melakukan penggalangan dana ke pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya, kita terhubung dengan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Mamat Rahmat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com