Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BMKG Tegaskan Tsunami Selat Sunda Dampak dari Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kompas.com - 24/12/2018, 15:41 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menegaskan, tsunami di wilayah pantai sekitar Selat Sunda, di Anyer, Banten dan Lampung, merupakan dampak berkelanjutan dari erupsi Anak Gunung Krakatau.

Hal itu diungkapkan Dwikorita saat konferensi pers, di Gedung BMKG, Jakarta Pusat, Senin (24/12/2018).

"Jadi kejadian tsunami ini erat kaitannya sebagai dampak lanjut tidak langsung dari erupsi Gunung Anak Krakatau," ujar Dwikorita.

Ia menjelaskan, erupsi tersebut terjadi pada pukul 21.03 WIB, Sabtu (22/12/2018). Setelah itu, BMKG mencatat, adanya tremor yang mengindikasikan gempa vulkanik.

Baca juga: Citra Radar BPPT Ungkap Bagian Selatan Anak Krakatau Longsor

 

Dwikorita melanjutkan, gempa vulkanik tersebut yang memicu terjadinya longsor lereng Gunung Anak Krakatau.

Hasil analisis menunjukkan longsoran tersebut setara dengan guncangan bermagnitudo 3,4. Berdasarkan hasil citra dan pemodelan satelit, longsor tersebut terjadi seluas 64 hektar.

"Data tambahan yang kami peroleh, gempa vulkanik tadi ternyata yang memicu terjadinya kolaps atau longsor bawah laut," kata dia.

Lalu, kata Dwikorita, material yang runtuh akibat longsor tersebut yang mendorong pergerakan air sehingga terjadi tsunami pada pukul 21.27 WIB atau sekitar 20 menit setelah terjadi erupsi.

"Longsor itu kan dinding kepundan, dinding kawah atau lerengnya runtuh masuk ke dalam air. Massa yang masif masuk ke dalam air itu ibaratnya kalau gelas dimasuki batu. Itu kan airnya akan naik. Jadi longsot itu yang memicu gelombang," ujar Dwikorita.

Baca juga: Menyoal Dakwaan pada Anak Krakatau tentang Kasus Tsunami Selat Sunda

"Gelombang yang tadi kita sebut sebagai gelombang tsunami yang akhirnya merambat ke arah pantai," lanjut dia.

Berdasarkan data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (24/12/2018) pukul 07.00 WIB, korban meninggal dunia akibat bencana ini bertambah menjadi 281 orang.

Sementara, korban luka-luka berjumlah 1.016 orang dan korban yang belum ditemukan 57 orang.

Kerusakan material meliputi 611 unit rumah, 69 unit hotel dan villa, 60 warung kuliner, dan 420 kapal dan perahu.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Fakta Tsunami Selat Sunda

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com