BMKG Ingatkan Seluruh Pihak Tak Sebarkan Informasi Simpang Siur soal Tsunami Banten

Kompas.com - 23/12/2018, 15:11 WIB
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Rahmat Triyono DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Rahmat Triyono

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG) Rahmat Triyono mengingatkan seluruh pihak menahan diri untuk tak menyebarkan informasi-informasi simpang siur terkait tsunami di wilayah perairan Selat Sunda.

Ia mengatakan, penyebaran informasi yang tak jelas akan membuat masyarakat semakin panik.

"Setiap kejadian seperti ini, kami sudah sangat paham kepanikan akan melanda masyarakat yang di sekitar tempat kejadian. Di Palu dan Lombok juga begitu. Bahkan, saya ingat betul bahwa saat tsunami melanda Pangandaran itu juga demikian. Begitu mudahnya masyarakat dilempar isu untuk menambah kepanikan," kata Rahmat, dalam konferensi pers di Gedung BMKG, Jakarta, Minggu (23/12/2018).

Baca juga: BMKG Tak Deteksi Gejala Tsunami Lanjutan di Selat Sunda

"Saya berharap situasi panik ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab untuk menambahkan kepanikan," kata dia.

Rahmat membantah adanya kabar tsunami lanjutan di wilayah tersebut. Sebab, tide gauge (pendeteksi tsunami) dan sensor di Cigeulis tidak menunjukkan adanya kenaikan gelombang permukaan air di Selat Sunda dan aktivitas vulkanik anak gunung Krakatau yang signifikan.

"Yang pasti kami dari BMKG tidak mencatat adanya satu hal signifikan dan serius sehingga adanya tsunami susulan. Saya khawatir situasi ini dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab untuk memancing situasi yang menambah panik," kata Rahmat.

Baca juga: BPBD: Pesisir Selatan Sukabumi Tidak Terdampak Tsunami Banten

Menurut Rahmat, masyarakat terdampak tsunami sempat panik karena bunyi sirene. Ia mengatakan, BMKG tidak mengeluarkan warning tsunami lanjutan melalui sirene tersebut.

Saat ini, pihaknya sedang mengecek lebih lanjut sirene mana yang berbunyi dan faktor penyebabnya.

"BMKG ada sirene, tapi kami tidak mengaktivasi. Nanti kita kroscek, apakah di BPBD setempat membunyikan. Di sana juga ada sirene yang milik perusahaan baja di Cilegon. Bisa jadi itu diaktivasi. Tapi semua itu masih simpang siur," ujar Rahmat.

Menurut Rahmat, bunyi sirene juga bisa dapat dimaknai sebagai perintah evakuasi oleh pemerintah daerah setempat. Namun, BMKG masih menunggu informasi lebih lanjut atas bunyinya sirene tersebut.

Baca juga: Tsunami di Selat Sunda, ESDM Rilis Aktivitas Gunung Anak Krakatau

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Nasional
Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Nasional
Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Nasional
Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Nasional
Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Nasional
Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Nasional
Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Nasional
Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Nasional
Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Nasional
Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Nasional
Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Nasional
Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X