Beredar Kabar Tsunami Lanjutan di Banten, Ini Klarifikasi BNPB

Kompas.com - 23/12/2018, 12:53 WIB
Warga panik mendengar peringatan tsunami dan berlarian ke tempat yang lebih tinggi, Minggu (23/12/2018). KOMPAS.com/Acep NazmudinWarga panik mendengar peringatan tsunami dan berlarian ke tempat yang lebih tinggi, Minggu (23/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar tsunami lanjutan di sekitar wilayah perairan Selat Sunda kembali beredar.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, tidak ada peringatan tsunami lanjutan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG).

"Tidak ada warning (tsunami lanjutan) dari BMKG. Adanya sirine tsunami di Teluk Labuhan, Kecamatan Labuhan, Kabupaten Pandenglang yang tiba-tiba bunyi sendiri bukan dari aktivasi BMKG atau BNPB. Kemungkinan ada kerusakan teknis sehingga bunyi sendiri," papar Sutopo saat dikonfirmasi, Minggu (23/12/2018).

Baca juga: Seventeen Baru Mainkan Lagu Kedua Ketika Dihantam Tsunami di Banten

"Banyak warga mengungsi mendengar sirine. Shelter tsunami juga penuh oleh pengungsi," kata dia.

Di sisi lain, data terakhir BNPB menunjukkan korban meninggal dunia akibat tsunami yang melanda wilayah pantai sekitar Selat Sunda bertambah menjadi 62 orang.

Sementara korban luka-luka menjadi 584 orang. Kemudian 20 orang belum ditemukan.

"Data dampak tsunami sampai dengan 23 Desember 2018 pukul 10.00 WIB, data sementara jumlah korban meninggal 62 orang meninggal dunia, korban luka 584, hilang 20 orang," kata Sutopo dalam keterangan persnya.

Baca juga: Jokowi Sampaikan Dukacita Atas Musibah Tsunami di Banten dan Lampung

Kemudian 430 unit rumah dan 9 unit hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat.

Sutopo memperkirakan data ini akan terus bertambah mengingat ada wilayah-wilayah yang belum didata secara menyeluruh.

Sementara itu, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Rahmat Triyono mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tak beraktivitas di sekitar kawasan Selat Sunda: di wilayah pesisir pantai maupun kawasan Gunung Krakatau.

"Kita tunggu update status anak (gunung) Krakatau apakah ada peningkatan (aktivitas vulkanik). Kalau ada peningkatan ya tentunya kita harus kita waspadai," kata Rahmat dalam konferensi pers di gedung BMKG, Jakarta, Minggu.

Baca juga: Update BNPB: Tsunami di Banten, 430 Rumah dan 9 Hotel Rusak Berat

Rahmat mengingatkan, potensi gelombang tsunami lanjutan bisa saja terjadi. Sebab, saat ini BMKG memantau adanya aktivitas vulkanik anak gunung Krakatau dan gelombang tinggi akibat cuaca di perairan Selat Sunda.

Sehingga masyarakat harus mewaspadai dua hal tersebut.

"Yang pasti berbeda (tsunami) yang diakibatkan gempa bumi. Kalau gempa bumi, tsunami susulan dalam sejarahnya tidak ada. Tapi karena ini berbeda, letusan kan bisa saja awalnya (erupsi) kecil, kemudian (erupsi) besar. Kita harus menunggu update dari teman Badan Geologi," paparnya.

Rahmat memaparkan, gelombang tsunami akibat erupsi Krakatau sekitar 90 sentimeter. Namun, dengan adanya gelombang tinggi, arus gelombang tsunami bisa bertambah lebih dari dua meter.

"Masyarakat sekitar pantai yang berlibur untuk tidak bermain sekitar pantai. Apalagi di Selat Sunda. Kalau memang itu adanya peningkatan aktivitas vulkanik lebih waspada lagi karena dampaknya ada gelombang tinggi ditambah tsunami," tegas Rahmat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X