Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perempuan Pekerja Sebut Intoleransi Jadi Ancaman Nyata bagi Perempuan

Kompas.com - 22/12/2018, 18:20 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kumpulan Perempuan Pekerja menuntut jaminan kebebasan berpendapat, berorganisasi dan berekpresi di lingkungan pekerjaan.

Koordinator Perempuan Pekerja sekaligus aktivis dari Perempuan Mahardhika Mutiatra Ika Pratiwi menuturkan, intoleransi menjadi ancaman nyata atas ruang demokrasi bagi perempuan, terutama di lingkungan pekerjaan.

“Upaya-upaya dia (perempuan) untuk bisa berekpresi atau bekerja, dan hak-hak aktif semakin diserang. Bahkan ketika menjadi korban kekerasan cenderung disalahkan kembali, disudutkan itu bentuk-bentuk represi intoleransi yang kita maksut,” ujar Mutiara di Kantor LBH Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).

Baca juga: Perempuan Pekerja Desak Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Mutiara menilai, iklim demokrasi yang sepatutnya menjamin kemerdekaan dalam ruang publik dan ruang personal saat ini terancam oleh politik intoleransi.

Menurut Mutiara, politik intoleransi yang dimaksud berupa serangan terhadap martabat, kebebasan, ekspresi dan kemerdekaan perempuan.

“Kami sebagai perempuan pekerja meyakini serikat atau organisasi adalah kekuatan bagi perempuan untuk melakukan perubahan sosial,” kata Mutiara.

Baca juga: Serikat Perempuan Mahardhika Sebut Tindakan Poligami Rendahkan Kedudukan Perempuan

Menurut Mutiara, negara belum hadir dalam menjamin kebebasan berorganisasi perempuan dalam sektor pekerjaan.

Ia memandang, sektor-sektor pekerjaan yang mayoritas mempekerjakan perempuan, seperti di bidang garmen, alas kaki, sektor informal, pekerja rumah tangga, buruh rumahan, justru menjadi sektor yang paling rentan dilakukan pemberangusan serikat buruh.

“Minimnya perlindungan negara terhadap berorganisasi. Saat ini melihat perempuan sedang dihimpit dua hal, satu yang bersifat represif menyerang secara langsung ke perempuannya,” kata Mutiara.

“Kedua, adalah dari perempuan pekerja melihat minimnya perlindungan atau jaminan kebebasan berserikat,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com