Serikat Perempuan Mahardhika Sebut Tindakan Poligami Rendahkan Kedudukan Perempuan

Kompas.com - 22/12/2018, 17:49 WIB
Koordinator Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi saat konferensi pers dengan tema  90 Tahun Kongres Perempuan Indonesia Demokrasi Terancam Intoleransi : Perempuan Menuntut Jaminan Kebebasan Berpendapat, Berorganisasi dan Berekspresi di Kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Sabtu (22/12/2018). Reza JurnalistonKoordinator Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi saat konferensi pers dengan tema 90 Tahun Kongres Perempuan Indonesia Demokrasi Terancam Intoleransi : Perempuan Menuntut Jaminan Kebebasan Berpendapat, Berorganisasi dan Berekspresi di Kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Sabtu (22/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi menyatakan, tindakan poligami adalah sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan. Menurut dia, tindakan poligami merendahkan kedudukan dan kesetaraan perempuan.

“Seperti yang dicita-citakan oleh kongres perempuan Indonesia pada saat itu, ketika kita ingin membangun bangsa maka perempuan harus pada kedudukan setara dan kedudukan sama, dihargai martabatnya, dihargai sebagai posisi individu,” tutur Mutiara saat konferensi pers dengan tema 90 Tahun Kongres Perempuan Indonesia "Demokrasi Terancam Intoleransi : Perempuan Menuntut Jaminan Kebebasan Berpendapat, Berorganisasi dan Berekspresi" di kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Sabtu (22/12/2018).

Mutiara menyatakan kaum perempuan memiliki akses dan hak yang sama dengan kaum laki-laki. Menurut dia, poligami menyalahi prinsip kesetaraan dan keadilan.

“Perempuan didudukan sebagai posisi kedua di bawah laki-laki yang kemudian dinomor duakan dengan beberapa alasan, karena kekurangan perempuan,” tutur Mutiara.

Baca juga: PSI Janji Perjuangkan Larangan Poligami bagi Pejabat Publik hingga ASN

Mutiara menuturkan, tindakan poligami dapat menghambat seorang perempuan dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia.

“Kami bersikap tegas untuk menolak terhadap segala bentuk praktik poligami dan kekerasan terhadap perempuan,” ujar Mutiara.

Pada kesempatan itu, Mutiara menyoroti ketimpangan relasi kuasa antar laki-laki dan perempuan di tempat kerja. Menurut Mutiara, selain anggapan perempuan sebagai obyek seksual yang rentan menjadi korban kekerasan seksual, korban juga dihadapkan dengan sistem kerja kontrak dan berjangka pendek.

Hal itu mengakibatkan posisi tawar perempuan yang lemah sebagai buruh. Perempuan korban kekerasan seksual juga sulit untuk melaporkan atau melakukan perlawanan.

Baca juga: PKS Tolak Gagasan PSI yang Ingin Larang Poligami bagi Pejabat

“Dari penelitian yang kami lakukan, kami menemukan 90 persen lebih korban kekerasan seksual enggan melaporkan. Ini terjadi karena rasa takut atau rasa kwatir akan pemecatan atau pemberhentian hubungan kerja,” kata Mutiara.

Mutiara menambahkan, tindakan intoleransi menjadi ancaman nyata atas ruang demokrasi bagi perempuan. Menurut dia, negara belum hadir dalam memberikan perlindungan kerja bagi perempuan.

“Di satu sisi perempuan diserang oleh politik intoleransi, di sisi lain tidak ada atau sangat minim kehadiran negara dalam memperjuangkan dalam melindungi perempuan pekerja,” kata Mutiara.

Mutiara menegaskan, perempuan pekerja memiliki kepentingan besar terhadap demokrasi untuk meraih kesejahteraan dan kesetaraan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Nasional
Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Nasional
Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Nasional
Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X