Serikat Perempuan Mahardhika Sebut Tindakan Poligami Rendahkan Kedudukan Perempuan

Kompas.com - 22/12/2018, 17:49 WIB
Koordinator Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi saat konferensi pers dengan tema  90 Tahun Kongres Perempuan Indonesia Demokrasi Terancam Intoleransi : Perempuan Menuntut Jaminan Kebebasan Berpendapat, Berorganisasi dan Berekspresi di Kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Sabtu (22/12/2018). Reza JurnalistonKoordinator Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi saat konferensi pers dengan tema 90 Tahun Kongres Perempuan Indonesia Demokrasi Terancam Intoleransi : Perempuan Menuntut Jaminan Kebebasan Berpendapat, Berorganisasi dan Berekspresi di Kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Sabtu (22/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi menyatakan, tindakan poligami adalah sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan. Menurut dia, tindakan poligami merendahkan kedudukan dan kesetaraan perempuan.

“Seperti yang dicita-citakan oleh kongres perempuan Indonesia pada saat itu, ketika kita ingin membangun bangsa maka perempuan harus pada kedudukan setara dan kedudukan sama, dihargai martabatnya, dihargai sebagai posisi individu,” tutur Mutiara saat konferensi pers dengan tema 90 Tahun Kongres Perempuan Indonesia "Demokrasi Terancam Intoleransi : Perempuan Menuntut Jaminan Kebebasan Berpendapat, Berorganisasi dan Berekspresi" di kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Sabtu (22/12/2018).

Mutiara menyatakan kaum perempuan memiliki akses dan hak yang sama dengan kaum laki-laki. Menurut dia, poligami menyalahi prinsip kesetaraan dan keadilan.

“Perempuan didudukan sebagai posisi kedua di bawah laki-laki yang kemudian dinomor duakan dengan beberapa alasan, karena kekurangan perempuan,” tutur Mutiara.

Baca juga: PSI Janji Perjuangkan Larangan Poligami bagi Pejabat Publik hingga ASN

Mutiara menuturkan, tindakan poligami dapat menghambat seorang perempuan dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia.

“Kami bersikap tegas untuk menolak terhadap segala bentuk praktik poligami dan kekerasan terhadap perempuan,” ujar Mutiara.

Pada kesempatan itu, Mutiara menyoroti ketimpangan relasi kuasa antar laki-laki dan perempuan di tempat kerja. Menurut Mutiara, selain anggapan perempuan sebagai obyek seksual yang rentan menjadi korban kekerasan seksual, korban juga dihadapkan dengan sistem kerja kontrak dan berjangka pendek.

Hal itu mengakibatkan posisi tawar perempuan yang lemah sebagai buruh. Perempuan korban kekerasan seksual juga sulit untuk melaporkan atau melakukan perlawanan.

Baca juga: PKS Tolak Gagasan PSI yang Ingin Larang Poligami bagi Pejabat

“Dari penelitian yang kami lakukan, kami menemukan 90 persen lebih korban kekerasan seksual enggan melaporkan. Ini terjadi karena rasa takut atau rasa kwatir akan pemecatan atau pemberhentian hubungan kerja,” kata Mutiara.

Mutiara menambahkan, tindakan intoleransi menjadi ancaman nyata atas ruang demokrasi bagi perempuan. Menurut dia, negara belum hadir dalam memberikan perlindungan kerja bagi perempuan.

“Di satu sisi perempuan diserang oleh politik intoleransi, di sisi lain tidak ada atau sangat minim kehadiran negara dalam memperjuangkan dalam melindungi perempuan pekerja,” kata Mutiara.

Mutiara menegaskan, perempuan pekerja memiliki kepentingan besar terhadap demokrasi untuk meraih kesejahteraan dan kesetaraan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Nasional
Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

Nasional
Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Nasional
Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Nasional
Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Nasional
Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Nasional
Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Nasional
Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Nasional
Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Nasional
Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X