Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formappi: Kinerja DPR Begitu Saja Menggelinding, Tanpa Gaung...

Kompas.com - 22/12/2018, 16:52 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Perludem) menyoroti kepemimpinan dan kinerja DPR saat ini.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) I Made Leo Wiratma menuturkan, pimpinan DPR seharusnya mampu menjadi lokomotif penarik kinerja DPR agar lebih baik dari waktu ke waktu. Namun, ternyata hal itu tidak terwujud.

Kinerja DPR begitu saja menggelinding atau business as usual tanpa gaung yang membuat publik merasakan bahwa kepentingan rakyat benar-benar menjadi arena perjuangan,” ujar Made di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Jumat (21/12/2018).

Made mengatakan, ketua DPR Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet sebetulnya memiliki potensi kepemimpinan yang baik. Menurut Made, Bamsoet memiliki bekal pengalaman yang cukup panjang dalam kiprahnya di DPR, seperti pernah menjadi Ketua Komisi III dan Ketua Fraksi Golkar, maupun pernah menjadi pengusaha serta wartawan.

Baca juga: Beberapa Catatan Formappi soal Kinerja DPR pada Bidang Legislasi

Ia pun mengapresiasi beberapa keinginan Bamsoet yang menjadikan DPR sebagai parlemen modern, yakni DPR yang transparan, mudah diakses, dan merupakan representasi rakyat.

Dibuktikan dengan langkah awalnya dengan membuat aplikasi DPR-Now sebagai sarana akses publik untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi.

Namun, ia mengkritik perihal aplikasi DPR Now itu. Ia mengatakan, aplikasi DPR Now belum bisa diakses dan menjangkau seluruh rakyat Indonesia.

“Langkah ini baik (DPR Now), karena publik atau siapa saja yang ingin menyampaikan keluhannya dapat melalui aplikasi ini. Sayangnya tidak semua rakyat Indonesia mempunyai alat untuk mengakses dan bisa menggunakan sarana ini,” kata Made.

“Yang lebih penting lagi adalah sejauh mana DPR sudah menindaklanjuti keluhan dan permasalahan yang disampaikan publik kepada DPR,” sambung Made.

Baca juga: Fadli Zon Minta Rakyat Maklum Kinerja DPR Jeblok

Meski demikian, kata Made, pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial. Sehingga kinerja pimpinan tidak bisa ditumpukan hanya pada sosok Bamsoet semata.

“Sebagaimana kita ketahui dalam tahun ini wakil ketua DPR kita ditambah satu sehingga pimpinan (DPR) menjadi lima wakil Ketua,” kata Made.

Menurut Made, kedudukan wakil ketua sesungguhnya menjadi penopang bagi ketua dalam memimpin DPR sesuai bidang koordinasi masing-masing.

Namun, lanjut Made, dalam perjalanannya beberapa dari wakil ketua justru menjadi bagian dari masalah seperti tersangkut tindak pidana korupsi atau memiliki permasalahan sendiri dan mengganggu kinerja pimpinan.

“Ada yang terlibat kasus korupsi, melanggar kode etik, ikut menyebarkan berita hoaks, maupun sudah ditarik oleh fraksinya. Jadi bagaimana pimpinan DPR bisa jika diisi oleh orang-orang yang mempunyai masalah,” ujar Made.

Baca juga: Pemilu Mahal, Ketua KPK Prihatin Kinerja DPR Kurang Optimal

Pimpinan DPR, menurut Made, merupakan jabatan strategis dalam politik. Karena dengan kewenangan yang dimiliki pimpinan DPR dapat mempengaruhi arah kebijakan lembaga legislatif ini.

Ia mengatakan, sifat strategis itulah yang menyebabkan jabatan pimpinan DPR menjadi “rebutan” anggota DPR dan parpol.

“Pimpinan DPR sebetulnya dapat mengarahkan lembaganya ke arah yang lebih baik, apabila mau menerapkan managemen yang efektif, meningkatkan disiplin bagi anggota DPR termasuk pimpinan sendiri, konsisten pada apa yang telah direncanakan dan agenda-agenda yang telah disepakati, serta kembali pada amanah dasar yakni menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya,” kata Made.

Meski masa jabatan DPR periode 2014-2019 tinggal kurang dari setahun, Made mengingatkan, pimpinan DPR berbenah diri bisa lebih baik dari sekarang. Apalagi, dalam menghadapi Pemilu yang diselenggarakan pada 17 April 2019.

“Sekali lagi tahun depan adalah terjadi Pemilu, kalau kemarin kami pesimis tidak tercapai, sekarang kami optimis tidak tercapai,” tutur Made.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com