JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Perludem) menyoroti kepemimpinan dan kinerja DPR saat ini.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) I Made Leo Wiratma menuturkan, pimpinan DPR seharusnya mampu menjadi lokomotif penarik kinerja DPR agar lebih baik dari waktu ke waktu. Namun, ternyata hal itu tidak terwujud.
“Kinerja DPR begitu saja menggelinding atau business as usual tanpa gaung yang membuat publik merasakan bahwa kepentingan rakyat benar-benar menjadi arena perjuangan,” ujar Made di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Jumat (21/12/2018).
Made mengatakan, ketua DPR Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet sebetulnya memiliki potensi kepemimpinan yang baik. Menurut Made, Bamsoet memiliki bekal pengalaman yang cukup panjang dalam kiprahnya di DPR, seperti pernah menjadi Ketua Komisi III dan Ketua Fraksi Golkar, maupun pernah menjadi pengusaha serta wartawan.
Baca juga: Beberapa Catatan Formappi soal Kinerja DPR pada Bidang Legislasi
Ia pun mengapresiasi beberapa keinginan Bamsoet yang menjadikan DPR sebagai parlemen modern, yakni DPR yang transparan, mudah diakses, dan merupakan representasi rakyat.
Dibuktikan dengan langkah awalnya dengan membuat aplikasi DPR-Now sebagai sarana akses publik untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi.
Namun, ia mengkritik perihal aplikasi DPR Now itu. Ia mengatakan, aplikasi DPR Now belum bisa diakses dan menjangkau seluruh rakyat Indonesia.
“Langkah ini baik (DPR Now), karena publik atau siapa saja yang ingin menyampaikan keluhannya dapat melalui aplikasi ini. Sayangnya tidak semua rakyat Indonesia mempunyai alat untuk mengakses dan bisa menggunakan sarana ini,” kata Made.
“Yang lebih penting lagi adalah sejauh mana DPR sudah menindaklanjuti keluhan dan permasalahan yang disampaikan publik kepada DPR,” sambung Made.
Baca juga: Fadli Zon Minta Rakyat Maklum Kinerja DPR Jeblok
Meski demikian, kata Made, pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial. Sehingga kinerja pimpinan tidak bisa ditumpukan hanya pada sosok Bamsoet semata.
“Sebagaimana kita ketahui dalam tahun ini wakil ketua DPR kita ditambah satu sehingga pimpinan (DPR) menjadi lima wakil Ketua,” kata Made.
Menurut Made, kedudukan wakil ketua sesungguhnya menjadi penopang bagi ketua dalam memimpin DPR sesuai bidang koordinasi masing-masing.
Namun, lanjut Made, dalam perjalanannya beberapa dari wakil ketua justru menjadi bagian dari masalah seperti tersangkut tindak pidana korupsi atau memiliki permasalahan sendiri dan mengganggu kinerja pimpinan.
“Ada yang terlibat kasus korupsi, melanggar kode etik, ikut menyebarkan berita hoaks, maupun sudah ditarik oleh fraksinya. Jadi bagaimana pimpinan DPR bisa jika diisi oleh orang-orang yang mempunyai masalah,” ujar Made.
Baca juga: Pemilu Mahal, Ketua KPK Prihatin Kinerja DPR Kurang Optimal
Pimpinan DPR, menurut Made, merupakan jabatan strategis dalam politik. Karena dengan kewenangan yang dimiliki pimpinan DPR dapat mempengaruhi arah kebijakan lembaga legislatif ini.
Ia mengatakan, sifat strategis itulah yang menyebabkan jabatan pimpinan DPR menjadi “rebutan” anggota DPR dan parpol.
“Pimpinan DPR sebetulnya dapat mengarahkan lembaganya ke arah yang lebih baik, apabila mau menerapkan managemen yang efektif, meningkatkan disiplin bagi anggota DPR termasuk pimpinan sendiri, konsisten pada apa yang telah direncanakan dan agenda-agenda yang telah disepakati, serta kembali pada amanah dasar yakni menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya,” kata Made.
Meski masa jabatan DPR periode 2014-2019 tinggal kurang dari setahun, Made mengingatkan, pimpinan DPR berbenah diri bisa lebih baik dari sekarang. Apalagi, dalam menghadapi Pemilu yang diselenggarakan pada 17 April 2019.
“Sekali lagi tahun depan adalah terjadi Pemilu, kalau kemarin kami pesimis tidak tercapai, sekarang kami optimis tidak tercapai,” tutur Made.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.