CEO Freeport: Kami Akan Bangun "Smelter" seperti yang Diminta Pak Presiden

Kompas.com - 21/12/2018, 21:05 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) berjabat tangan dengan CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson (kedua kanan) disaksikan Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri), Menteri ESDM Ignasius Jonan (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin seusai memberikan keterangan terkait pelunasan divestasi PT Freeport Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12/2018).  Presiden mengumumkan pelunasan divestasi PT Freeport Indonesia dengan membayarkan 3,85 miliar dolar AS atau sekitar Rp56 triliun melalui PT Inalum sehingga telah resmi menjadi milik Indonesia. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp. WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (tengah) berjabat tangan dengan CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson (kedua kanan) disaksikan Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri), Menteri ESDM Ignasius Jonan (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin seusai memberikan keterangan terkait pelunasan divestasi PT Freeport Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12/2018). Presiden mengumumkan pelunasan divestasi PT Freeport Indonesia dengan membayarkan 3,85 miliar dolar AS atau sekitar Rp56 triliun melalui PT Inalum sehingga telah resmi menjadi milik Indonesia. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Richard Adkerson menyatakan komitmennya untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian alias smelter di Indonesia.

Smelter  yang akan dibangun sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo.

"Kami akan membangun smelter seperti yang diminta Bapak Presiden dan kami akan selesaikan dalam lima tahun ke depan," ujar Adkerson, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Selain itu, Freeport juga akan menggelontorkan investasi sebesar 20 miliar dollar Amerika Serikat hingga 2041 untuk kegiatan operasionalnya.

Tahun 2041 merupakan masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah didapatkan Freeport sebagai syarat divestasi 51,2 persen sahamnya.

Baca juga: Dikuasai Inalum, Operator Tambang Masih Dikelola Freeport

Investasi itu dalam rangka transisi pola pertanbangan dari open pit ke tambang dalam.

"Kami menambang dari open pit ke tambang dalam dan kami sedang transisi ke sana. Itu semuanya perlu transisi ke sana," ujar Adkerson.

Ke depannya, Adkerson mengatakan, operasi pertambangan di Freeport akan mendorong penyerapan tenaga kerja lokal serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia, khususnya Papua, sebesar-besarnya.

"Dan juga tentunya pengelolaan lingkungan hidup yang baik untuk Papua maupun untuk kami," ujar Adkerson.

Baca juga: Kuasai Freeport, Inalum Langsung Rombak Direksi

Diberitakan, Indonesia resmi menguasai saham mayoritas di PT Freeport Indonesia, yakni sebesar 51,2 persen.

PT Indonesia Asahan Aluminium telah melunasi pembayaran divestasi saham perusahaan tambang yang telah beroperasi di Indonesia semenjak tahun 1973 itu pada Jumat (21/12/2018).

Jumlah yang dibayarkan, yakni 3,85 miliar dollar Amerika Serikat.

Peralihan Freeport itu pun dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (19/12/2018) sore.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Formappi: DPR Sibuk Revisi UU, Bikin RUU Baru, padahal Saat Ini Indonesia Hiper Regulasi

Formappi: DPR Sibuk Revisi UU, Bikin RUU Baru, padahal Saat Ini Indonesia Hiper Regulasi

Nasional
Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Nasional
Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Nasional
Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Nasional
Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X