Ini Laporan yang Diterima Ombudsman Terkait Penegak Hukum Selama 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menyoroti penundaan berlarut dalam pelayanan lembaga penegak hukum kepada masyarakat yang masih sering terjadi.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mencontohkan, selama tahun 2018, Ombudsman menerima aduan masyarakat terkait pelayanan kepolisian sebanyak 675 laporan.

Ia menyebutkan, sebagian besar dari jumlah tersebut terkait penundaan berlarut penanganan aduan perkara oleh kepolisian.

"Misalnya, ketika kita melapor, tidak ada kepastian, misalnya kapan dipanggil lagi, kapan memperoleh SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) misalnya. Itu adalah sesuatu yang berkali-kali masih menjadi bagian dari kelemahan," kata Adrianus dalam paparan Catatan Akhir Tahun Bidang Penegakan Hukum, di Gedung Ombudsman, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Persoalan lainnya, aparat yang menangani aduan tidak kompeten; permintaan imbalan berupa uang, barang atau jasa; penyimpangan prosedur hingga penyalahgunaan wewenang.

Laporan terkait Kejaksaan Agung

Ombudsman juga menerima 82 laporan masyarakat terkait pelayanan Kejaksaan Agung.

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengungkapkan, dari 82 laporan itu, ada dua jenis persoalan yang dilaporkan masyarakat.

Pertama, penundaan berlarut oleh Kejaksaan Agung terkait belum ditindaklanjutinya laporan mengenai proses pemeriksaan perkara.

"Tidak jauh berbeda. Dari pelaporan di tahun 2018, dugaan maladministrasinya sama, masih penundaan berlarut juga. Ini terkait tidak ditindaklanjutinya proses pemeriksaan perkara. Laporan ini yang sering disampaikan masyarakat," kata Ninik.

Kedua, dugaan penyalahgunaan wewenang seperti permintaan uang dalam penanganan perkara dan pelaksanaan eksekusi putusan yang tak sesuai ketentuan.

Sektor peradilan

Di sektor peradilan, Ombudsman menerima 172 laporan. Dari 172 laporan itu, ada dua pokok persoalan yang diadukan.

Pertama, penundaan berlarut terkait pengiriman salinan putusan oleh Mahkamah Agung ke pengadilan pengaju.

"Dugaan maladministrasi yang paling banyak sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan, yaitu penundaan berlarut. Ini terkait lamanya pengiriman salinan putusan oleh Mahkamah Agung kepada pengadilan pengaju pada proses penanganan perkara, eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap," kata dia.

Ia menyayangkan ketika MA sudah memiliki sistem online yang baik, tetapi tidak dimanfaatkan dengan maksimal untuk melayani masyarakat.

"MA sekarang berdalih memiliki sistem online. Begitu putusan, langsung bisa dilihat oleh masyarakat, sudah online. Pengaduannya juga sudah online, tapi faktanya masih sulit diakses," kata dia.

Kedua, kata Ninik, persoalan keberpihakan hakim serta putusan yang dirasa tidak adil.

Ninik memaparkan, dari persoalan penundaan berlarut tersebut, seharusnya lembaga penegak hukum terkait memegang prinsip transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab.

Ia mengingatkan, publik berhak mendapatkan hak informasi secara jelas terkait tindak lanjut pelaporannya di lembaga penegak hukum.

Oleh karena itu, lembaga penegak hukum harus mengutamakan penghargaan atas hak-hak publik mendapatkan layanan yang baik.

Di sisi lain, Ninik berjanji Ombudsman akan meningkatkan fungsi pengawasannya demi mendorong perbaikan layanan lembaga penegak hukum.

"Ombudsman RI telah berkoordinasi dengan penegak hukum untuk mengoptimalkan fungsi alur koordinasi untuk percepatan penanganan perkara. Ombudsman akan mengoptimalkan fungsi sidak untuk melakukan pengawasan layanan penegak hukum," kata Ninik.