Ini Laporan yang Diterima Ombudsman Terkait Penegak Hukum Selama 2018

Kompas.com - 21/12/2018, 17:39 WIB
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala (paling kanan) dan Ninik Rahayu (paling kiri) dalam paparan Catatan Akhir Tahun Bidang Penegakan Hukum di gedung Ombudsman, Jakarta, Jumat (21/12/2018). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANAnggota Ombudsman RI Adrianus Meliala (paling kanan) dan Ninik Rahayu (paling kiri) dalam paparan Catatan Akhir Tahun Bidang Penegakan Hukum di gedung Ombudsman, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menyoroti penundaan berlarut dalam pelayanan lembaga penegak hukum kepada masyarakat yang masih sering terjadi.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mencontohkan, selama tahun 2018, Ombudsman menerima aduan masyarakat terkait pelayanan kepolisian sebanyak 675 laporan.

Ia menyebutkan, sebagian besar dari jumlah tersebut terkait penundaan berlarut penanganan aduan perkara oleh kepolisian.

"Misalnya, ketika kita melapor, tidak ada kepastian, misalnya kapan dipanggil lagi, kapan memperoleh SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) misalnya. Itu adalah sesuatu yang berkali-kali masih menjadi bagian dari kelemahan," kata Adrianus dalam paparan Catatan Akhir Tahun Bidang Penegakan Hukum, di Gedung Ombudsman, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Persoalan lainnya, aparat yang menangani aduan tidak kompeten; permintaan imbalan berupa uang, barang atau jasa; penyimpangan prosedur hingga penyalahgunaan wewenang.

Laporan terkait Kejaksaan Agung

Ombudsman juga menerima 82 laporan masyarakat terkait pelayanan Kejaksaan Agung.

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengungkapkan, dari 82 laporan itu, ada dua jenis persoalan yang dilaporkan masyarakat.

Pertama, penundaan berlarut oleh Kejaksaan Agung terkait belum ditindaklanjutinya laporan mengenai proses pemeriksaan perkara.

"Tidak jauh berbeda. Dari pelaporan di tahun 2018, dugaan maladministrasinya sama, masih penundaan berlarut juga. Ini terkait tidak ditindaklanjutinya proses pemeriksaan perkara. Laporan ini yang sering disampaikan masyarakat," kata Ninik.

Kedua, dugaan penyalahgunaan wewenang seperti permintaan uang dalam penanganan perkara dan pelaksanaan eksekusi putusan yang tak sesuai ketentuan.

Sektor peradilan

Di sektor peradilan, Ombudsman menerima 172 laporan. Dari 172 laporan itu, ada dua pokok persoalan yang diadukan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X