Novel Baswedan Pernah Sebut Keterlibatan Jenderal Polisi, Ini Kata Komnas HAM

Kompas.com - 21/12/2018, 16:35 WIB
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (21/12/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (21/12/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) membuat laporan hasil pemantauan terhadap kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Komnas HAM kemudian menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada tiga lembaga.

Novel pernah menyebut adanya keterlibatan seorang jenderal polisi dalam kasus penyerangannya.

Terkait hal tersebut, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, pada prinsipnya tim pemantauan Komnas HAM sudah meminta keterangan sejumlah orang yang relevan dengan kasus penyiraman air keras terhadap Novel. 


Baca juga: Ucapan Novel soal Keterlibatan Jenderal Polisi Harus Jadi Perhatian Jokowi

Anam tak menyebut apakah tim turut memeriksa jenderal polisi. Namun menurut dia, semua orang yang diduga memiliki keterkaitan sudah dimintai keterangan. 

"Semua pihak yang disebutkan dalam fakta, kami cantumkan dalam laporan. Siapapun namanya kami catat, kami tanyakan dan kami klarifikasi," ujar Anam dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Tim pemantuan ini telah dibentuk Komnas HAM pada Februari 2018 lalu. Tim kemudian melakukan pemeriksaan saksi dan data-data yang relevan.

 

Beberapa di antaranya, tim pemantuan melakuan pertemuan dengan penyidik Polda Metro Jaya dan ahli. Kemudian, meminta keterangan Novel dan saksi mata yang melihat langsung penyerangan.

Baca juga: Novel Baswedan Ungkap Ada Jenderal Polisi Terlibat Teror Terhadapnya

Novel Baswedan disiram air keras oleh dua orang tak dikenal pada 11 April 2017 lalu. Akibat insiden tersebut, mata kiri Novel mengalami kebutaan dan ia harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Singapura.

Novel sempat menyebut ada jenderal polisi yang menjadi dalang dalam kasus penyerangannya itu.

KOMPAS Sejumlah Kasus yang Ditangani Novel Baswedan

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

Nasional
ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

Nasional
Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Nasional
Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

Nasional
Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Nasional
6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Nasional
Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Nasional
Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Nasional
KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Nasional
Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Nasional
Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X